Connect with us

Kepri

BPJS Banyak Menyulitkan Warga, Uba Minta Dinkes Kepri Proaktif Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Published

on

Foto anggota dprd kepri uba, BPJS Kesehatan, uba gelar reses, Uba Ingan Sigalingging, warga terdampakcovid-19
Kegiatan Reses Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Uba Ingan Sigalingging.

Batam, Kabarbatam.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Uba Ingan Sigalingging menerima banyak keluhan masyarakat saat melaksanakan reses Masa Sidang Kedua bulan Agustus-September 2021 di berbagai wilayah di Batam.

Sekadar diketahui Uba Ingan Sigalingging merupakan anggota DPRD pilihan masyarakat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kota Batam.

Uba mengatakan bahwa dirinya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat pada setiap kegiatan reses.

Keluhan tersebut, kata Uba, meliputi masih banyak masyarakat tidak mendapatkan hak atas air bersih di Kota Batam. “Pertama paling banyak yang menjadi aspirasi masyarakat yakni di Tanjung Buntung, Bengkong Laut tentang status lahan, yang mana sebelumnya lokasi itu merupakan kawasan Hutan Lindung (HL), namun saat ini statusnya sudah diputihkan,” kata Uba, Senin (6/9/2021).

Foto anggota dprd kepri uba, BPJS Kesehatan, uba gelar reses, Uba Ingan Sigalingging, warga terdampakcovid-19

Politisi Hanura ini mengatakan bahwa selain tidak jelasnya status lahan di lokasi tersebut, masyarakat juga mengeluhkan masih sulitnya mengurus penyaluran air bersih ke lokasi tersebut.

“Masyarakat masih sulit memperoleh air bersih dari pengelola. Seharusnya BP Batam mempermudah agar masyarakat bisa hidup aman dan nyaman dan tidak merasa ketakutan terus menerus,” ungkap dia.

Terkait hal ini, Uba berharap agar BP Batam lebih proaktif dalam membantu masyarakat. Tidak hanya hak atas air, tetapi juga dalam hal penyaluran listrik. “Ini hak dasar masyarakat dan pemerintah tidak boleh menutup mata agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” tegasnya.

Selain permasalahan air dan listrik, mantan anggota DPRD Batam ini, juga menyoroti terkait permasalahan BPJS Kesehatan secara mandiri yang banyak menyulitkan masyarakat kurang mampu di Kota Batam dalam mendapati perawatan.

Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19 diungkapkan Uba, banyak kepala keluarga yang terdampak PHK dan tidak mempu membayar iuran BPJS mandiri.

Hal itu menyebabkan banyak masyarakat tidak bisa menjalani perawatan karena akses BPJS mandirinya ditolak dan tidak memiliki biaya pribadi.

Foto anggota dprd kepri uba, BPJS Kesehatan, uba gelar reses, Uba Ingan Sigalingging, warga terdampakcovid-19

Dalam hal ini, Uba meminta Dinkes Kepri lebih proaktif kepada masyarakat kecil karena pandemi Covid-19 ini turut berdampak kepada semua masyarakat.

“Pemprov Kepri melalui Gubernur mengalokasikan anggaran untuk masyarakat tidak mampu yang sakit dibantu melalui Jamkesda. Jadi saya minta Dinkes Kepri lebih proaktif lagi,” tegasnya.

Permasalahan lainnya juga didapati Uba pada saat reses ke tengah masyarakat, pada sektor pendidikan. “Sebagaian besar masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja tidak bisa menyekolahkan anaknya dan Dinsos jangan kaku, harus proaktif karena banyak siswa yang tidak bisa ambil ijazah karena belum bayar SPP. Diharapkan pemerintah dapat memberikan bantuan anggaran kepada keluarga terdampak,” tegas Uba.

Dalam resesnya yang digelar di sejumlah lokasi di Batam, banyak warga juga menyampaikan permohonan bantuan untuk perbaikan jalan, drainase dan penataan lingkungan lainnya. “Kami berharap agar pemerintah daerah betul-betul serius memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perbaikan jalan, drainase dan penataan lingkungan,” pungkas Uba. (*)

Advertisement

Trending