Candra Ibrahim Hentikan Mendaftar ke Parpol

Batam, Kabarbatam.com– Salah satu bakal calon Pilkada Kota Batam 2020, Candra Ibrahim menghentikan pengambilan formulir ke partai politik (parpol), setelah sebelumnya mendaftar ke PDIP, Nasdem, dan Partai Golkar. 
Sekadar diketahui, beberapa parpol masih membuka pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota Batam.
Kepada media, Ketua PWI Kepri itu mengakui, keputusannya itu diambil dengan berbagai pertimbangan. Pertama, karena dia sudah mendaftar ke tiga partai tersebut, plus sudah pula menyerahkan data diri dan kliping kegiatan sosialisasi ke Hanura. 
Selain itu, pria yang akrab disapa Bang Candra juga sudah membangun komunikasi dengan Partai Demokrat, PKS, dan PPP. 
“Jadi, saya pikir, saya tidak akan mendaftar ke partai lain lagi. Sebab, tak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri, sementara saya sudah mendaftar di beberapa partai. Biarlah nanti mereka berkoalisi dan nama saya masuk menjadi pertimbangan koalisi,” ungkap Direktur Utama Batam Pos itu, Kamis (14/11/2019).
Alasan lainnya, dia tak ingin dikesankan terlalu bernafsu untuk dicalonkan dengan mendaftar ke semua partai. “Padahal, niat saya mengikuti pilkada ini untuk mengabdi dan mentransformasi pikiran, visi dan misi yang saya miliki. Bukan mengejar kekuasaan!” tegasnya.
Candra berpendapat, jika kelak dirinya disurvei oleh beberapa lembaga survei yang bekerjasama dengan DPP parpol, hal itulah yang menjadi pertimbangan parpol dan dirinya untuk mengikuti tahapan pilkada selanjutnya. “Dari sana akan diketahui, apakah saya akan meneruskan atau tidak,” ungkapnya. 
Candra yang juga Wakil Sekretaris Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam itu menambahkan, jika dirinya jadi maju dan dicalonkan partai, ada beberapa keinginan yang akan dia wujudkan. 
“Batam ini mestinya lebih dari hari ini. Cita-cita almarhum Bapak BJ Habibie untuk menjadikan Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terhenti. Ini harus diupayakan terus dan hanya orang yang paham ilmu ekonomi yang mampu mewujudkannya,” kata lulusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Riau itu. 
Ketua GP Ansor Batam 2012-2016 itu melanjutkan, visi misi yang sudah dia serahkan ke parpol saat mendaftar, tidaklah terlalu muluk. Hampir sama seperti balon lainnya. 
Hanya saja, pria kelahiran Natuna itu tak mau terjebak janji uthopia, karena kewenangan pemerintah kota dan kabupaten hari ini dibatasi oleh Undang-Undang (UU). 
“Misalnya, kewenangan pemanfaatan laut 0-12 mil menurut UU jadi kewenangan provinsi. Kita tak bisa melewati UU itu. Sebab itulah, sinergi Pemko dan BP Batam salah satu kunci penting,” tutupnya. (*)