Natuna
Dedi Yanto Menilai APBD Natuna Tahun 2025 Kurang Satu Persen Sentuh Sektor Ekonomi
Natuna, Kabarbatam.com – Anggota DPRD Natuna Dedi Yanto Menilai, APBD Natuna tahun 2025 yang sudah disetujui saat ini belum sepenuhnya menyentuh pada sektor ekonomi.
Polisi Partai Gerindra ini mengatakan, bahkan hampir seluruh fraksi menyampaikan pandangan agar APBD Natuna dapat berorientasikan pada kemakmuran masyarakat.
“Orientasi pada ekosistem perekonomian masyarakat kurang dari 1 persen dalam APBD. Itupun ada, sekarang adalah pokok pikiran anggota DPRD,” ungkapnya Senin (25/11).
Sementara dalam kenyataan saat ini, sambungnya, keluhan masyarakat adalah rendahnya taraf ekonomi masyarakat, bahkan angka garis Kemiskininan di Natuna mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
“APBD tahun 2025 belum optimal menyentuh peningkatan sektor ekonomi masyarakat, angkanya kurang dari satu persen dari APBD. Dan kami periode baru, tidak punya waktu untuk membahasnya. Sebab RAPBD 2025 sudah dibahas anggota dewan periode sebelumnya,” ungkap Dedi.
Dedi Yanto menambahkan, APBD tahun 2025 akan dievaluasi pada penambahan anggaran perubahan untuk menyesuaikan realita ekonomi masyarakat. Sebab hampir semua lini masyarakat menginginkan perubahan peningkatan taraf ekonomi yang selama ini menurun. (Man)
-
Headline7 jam ago
Warga Karimun Babak Belur Dikeroyok Sekelompok Orang di Apartemen Formosa
-
Batam2 hari ago
Dukung Kebutuhan Data Center, PLN Batam Siap Pasok Listrik Andal dan Bersih untuk KEK Nongsa
-
Headline1 hari ago
Presiden RI Resmi Luncurkan Sistem E-Katalog Versi 6.0, Wujudkan Efisiensi dan Transparansi Pengadaan Pemerintah
-
Batam2 hari ago
Pemutakhiran Kurikulum Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Resmi Dibuka Universitas Batam
-
BP Batam3 hari ago
Kepala BP Batam Hadiri Penyerahan DIPA dan TKD TA. 2025
-
Batam3 hari ago
BP Batam Paparkan Sektor Prioritas Pengembangan Industri Tahun 2025
-
Headline3 hari ago
Gubernur Ansar Sampaikan Sejumlah Usulan Proyek APBN kepada Wamen PUPR
-
BP Batam2 hari ago
BP Batam Raih Opini Pengawasan Penyelenggaraan Publik Kualitas Tinggi Ombudsman RI