Di Hadapan Komisi VI DPR RI, Amsakar Minta Dukungan untuk RKA BP Batam 2026 Sebesar Rp5,3 Triliun

Jakarta, Kabarbatam.com – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Dalam forum tersebut, Amsakar memaparkan usulan pagu alokasi BP Batam tahun anggaran 2026 sebesar Rp5,328 triliun. Anggaran ini terdiri dari Program Dukungan Manajemen Rp1,099 triliun dan Program Pengembangan Kawasan Strategis Rp4,229 triliun.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi VI, Andre Rosiade, membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam tahun 2026. Amsakar menekankan bahwa tahun 2026 menjadi periode krusial karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029, yang menjadi pijakan menuju visi Indonesia Emas 2045.

“BP Batam dituntut untuk mendukung prioritas nasional, khususnya peningkatan investasi, konektivitas, dan daya saing kawasan. Tema RKP 2026 adalah kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif. Batam harus hadir memberi kontribusi nyata,” tegas Amsakar.

Dalam paparannya, Amsakar menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan pagu BP Batam pada 2026 sebesar Rp2,447 triliun. Angka ini naik 18,18 persen dibandingkan tahun 2025 sebesar Rp2,071 triliun.

Anggaran tersebut terbagi ke dalam dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen Rp1,099 triliun (45%) untuk operasional, kepegawaian, dan pelayanan publik, serta Program Pengelolaan Kawasan Rp1,348 triliun (55%) yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur darat, laut, sumber daya air, perumahan, dan kawasan strategis.

Secara lebih rinci, belanja infrastruktur darat diproyeksikan mencapai Rp481,33 miliar. Kemudian, pengembangan kawasan Rp62,18 miliar, prasarana laut Rp30 miliar, sumber daya air Rp38,76 miliar, serta perumahan dan permukiman Rp5 miliar.

Sementara itu, target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BP Batam pada 2026 dipatok setara Rp2,447 triliun. Sumber utamanya berasal dari tiga sektor, yakni layanan pengelolaan lahan Rp964,30 miliar (39,39%), layanan SPAM, fasilitas, dan lingkungan Rp613,29 miliar (25,06%), serta layanan kepelabuhanan Rp490,15 miliar (20,2%).

Meski demikian, Amsakar menegaskan bahwa pagu yang ditetapkan pemerintah masih jauh dari kebutuhan riil BP Batam. Karena itu, pihaknya mengusulkan tambahan rupiah murni sebesar Rp2,88 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan investasi, dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tambahan anggaran tersebut mencakup 94 kegiatan prioritas. Porsi terbesar diarahkan pada prasarana konektivitas darat Rp1,64 triliun (57%), yang meliputi pembangunan flyover, ruas jalan, jembatan, drainase, dan lanskap jalan.

Selain itu, Rp732,26 miliar (26%) difokuskan untuk prasarana sumber daya air, termasuk pembangunan delapan jaringan distribusi air minum, sistem perpipaan, normalisasi, dan pemagaran waduk.

Adapun Rp155,93 miliar (5%) dialokasikan untuk konektivitas laut dan udara, seperti pembangunan CY di Batu Ampar, perbaikan magcobar, pagar ISPS Code, ponton dan atap Terminal Sekupang, hingga perbaikan jalan akses dan lereng gedung kargo.

Sedangkan Rp351,45 miliar (12%) ditujukan untuk pengembangan kawasan, antara lain pembangunan di Tanjung Banun, renovasi gedung Mall Pelayanan Publik, renovasi Masjid Batul Makmur, hingga pembangunan IPAL di rumah susun.

“Kami berharap dukungan penuh Komisi VI, agar Batam semakin kuat sebagai kawasan strategis nasional dan motor pertumbuhan ekonomi,” tutup Amsakar. (*)