Dibangun Sepanjang 2.000 Meter, Bupati Karimun Targetkan Pembebasan Lahan Run Way Bandara RHA Selesai 2021

Karimun, Kabarbatam.com – Pembebasan tanah masih menjadi kendala untuk memperpanjang landasan pacu atau run way di Bandara Raja Haji Abdullah (RHA) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI.
Dalam RDP tersebut Budi Karya Sumadi menyampaikan, bahwa Bupati Karimun masih berupaya untuk membebaskan tanah untuk memperpanjang landasan pacu di Bandara RHA Karimun.
Sementara itu, Ansar Ahmad anggota komisi V DPR RI dapil Kepulauan Riau juga menyampaikan kepada Menteri Perhubungan RI, agar segera menyelesaikan 2 proyek infrastruktur yang belum terselesaikan di Kabupaten Karimun.
Yakni, memperpanjang landasan pacu Bandara Raja Haji Abdullah dan pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Malarko.
Menurutnya, dua proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karimun itu sangat harus diselesaikan, mengingat daerah tersebut memiliki potensi besar karena berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia, serta merupakan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Menanggapi hal itu, Bupati Karimun Aunur menyampaikan bahwa, pembebasan tanah untuk memperpanjang landasan pacu di Bandara RHA Karimun yang sebelumnya 1.400 meter menjadi 2.000 meter, saat ini masih berlangsung.
“Soal perpanjangan landasan pacu bandara RHA, kita sudah inventarisir, tanah disana itu estima ya kemarin dilakukan pendataan ada yang sporadik ada yang tidak, ” ujar Aunur Rafiq kepada kabarbatam.com, Jumat (26/6/2020).
Bupati mengatakan, warga sekitar dan pemilik tanah diharapkan paham bahwa memperpanjang landasan pacu bandara ini untuk kepentingan negara, sehingga ganti rugi itu tidak semudah dibayangkan.
“Pemerintah Daerah tetap lakukan pendekatan mulai dari RT, RW hingga Camat. Kita akan lihat surat yang dimiliki warga itu surat apa, bagaimana proses ganti rugi yang diberikan tentunya harus dianggarkan inssyaallah pada tahun 2021 akan kita tindak lanjuti,” Kata Rafiq
Menyangkut uang ganti rugi yang akan dibayarkan, Aunur Rafiq menjelaskan pemerintah daerah akan didampingi aparat hukum.
“Tentunya kita didampingi aparat hukum seperti kejaksaan dan polisi karena menyangkut uang yang akan kita bayarkan, apakah bisa dan sah tanah untuk dibayarkan dengan sistem seperti uang kerohiman atau sagu hati. Nanti akan kita bahas pada tahun 2021,” Jelasnya.
Meski proses pembebasan tanah belum selesai, Bupati mengungkapkan Kementrian Perhubungan RI telah berkomitmen proyek memperpanjang landasan pacu bandara RHA Karimun ini menjadi prioritas.
“Pak menteri perhubungan berkomitmen bahwa proyek ini menjadi prioritas, kita sudah daftar dan petakan tanahnya, tinggal bagaimana penyelesaiannya nanti akan dimasukkan ke APBD tahun 2021,” Ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi. Telah meninjau langsung Bandara RHA dan Pelabuhan Malarko Kabupaten Karimun, Sabtu (1/2/2020).
Dalam kunjungannya itu, Menteri Perhubungan mengatakan Pemerintah akan mengelontorkan dana Rp. 100 miliar untuk memperpanjang landasan pacu atau run way Bandara RHA.
“Bandara ini akan kita kembangkan dengan dana Rp100 miliar, dan kita ingin pada tahun 2021 akhir Run Way sudah selesai diperpanjang yang sebelumnya 1.400 meter menjadi 2.000 meter agar pesawat seperti boeing 747 bisa mendarat untuk melayani masyarakat kabupaten Karimun” kata Budi Karya Sumadi
Menteri mengungkapkan, apabila Pembangunan Run Way Bandara Raja Haji Abdullah selesai. Presiden RI Ir. Joko Widodo akan datang ke Kabupaten Karimun untuk meresmikannya
“Jika pemerintah daerah berkomitmen segera menyelesaikan run way, Presiden akan kita undang untuk resmikan Bandara Raja Haji Abdullah ini,” tutup budi karya sumadi.