Diskresi Aturan Baku, Natuna Tuntut Kebijakan Khusus sebagai Wilayah Perbatasan

Natuna, Kabarbatam.com – Dari ruang kerjanya di Ranai, Bupati Natuna Cen Sui Lan membuka percakapan dengan kalimat tegas: “Natuna butuh diskresi dalam mempercepat kemajuan di perbatasan.” Ucapan itu ia lontarkan saat menerima tim riset BRIN dan INVEST SEA, Kamis (21/8).

Diskresi untuk Kedaulatan

Dikatakan Cen, diskresi bukan sekadar kelonggaran aturan. Ia menyebutnya kunci agar Natuna tak hanya menjadi garis terluar negara, tapi juga pintu depan pertumbuhan ekonomi. “Ekonomi harus tumbuh, lapangan kerja tersedia, itu tanggung jawab kita sekarang,” ujarnya.

Letak Natuna yang strategis di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I membuat daerah ini berhadapan langsung dengan kapal-kapal asing. Seringkali, kapal pencuri ikan pun ikut melintas. “Kalau kami tidak dilihat, tidak diperhatikan, padahal kami yang menjaga perbatasan, marwah negara bisa dipertaruhkan,” kata Cen.

Hambatan Kewenangan

Hambatan utama pembangunan Natuna justru datang dari keterbatasan kewenangan daerah. Laut, mineral, dan energi—tiga sektor vital yang menjadi urat nadi Natuna—sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah pusat dan provinsi.

“Kalau bicara kewenangan, itu harus ubah undang-undang. Karena itu Natuna perlu diberi kelonggaran aturan, bukan sekadar mengikuti baku regulasi,” ujar Cen.

Diskresi, menurutnya, juga menyangkut kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan soal pendidikan. Anak-anak Natuna kesulitan bersaing di tingkat nasional karena keterbatasan infrastruktur.

“Listrik belum stabil, internet pun masih terbatas. Kalau aturan nasional diterapkan mentah-mentah, anak-anak kita akan tertinggal. Perlu kebijakan afirmatif,” tegasnya.

Jalan Panjang Investasi

Di bidang investasi, Natuna mulai menyiapkan terobosan. Pemerintah daerah sudah mengantongi izin Kementerian Perhubungan untuk membuka jalur ekspor-impor. Sejumlah insentif tengah disiapkan, termasuk pendampingan masyarakat hingga kemungkinan tax holiday.

“Yang penting jangan persulit investasi. Semua harus transparan,” kata Cen.

Rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga sedang digodok bersama kementerian terkait. KEK itu diproyeksikan menjadi pusat hilirisasi pasir kuarsa.

“Pasir ini jangan lagi keluar mentah. Harus diolah jadi produk bernilai tambah,” ujarnya. Lokasinya, kata dia, sudah sesuai dengan tata ruang wilayah.

Infrastruktur Tertinggal

Namun, jalan menuju ambisi besar itu masih panjang. Listrik di beberapa wilayah belum menyala 24 jam penuh. Jaringan internet bolong-bolong. Penerbangan terbatas membuat Natuna sulit terhubung dengan pasar besar.

“Super Air Jet sudah survei. Tapi kalau kondisinya tidak berubah, sulit ada penerbangan tambahan. Padahal kalau investasi tumbuh, penerbangan juga ikut meningkat,” kata Cen.

Untuk sektor pariwisata, Natuna bertumpu pada Geopark yang telah dikenal luas. Tapi, wisatawan tak akan datang jika tiket pesawat masih mahal. “Kita bicara pariwisata khusus, bukan hanya market Kepri, tapi dari luar. Itu butuh diskresi pusat karena keuangan daerah masih defisit,” ujarnya menutup percakapan. (*)