DPRD Batam Minta BP Batam Cari Sumber Air Baru untuk Penuhi Kebutuhan Masyarakat

Batam, Kabarbatam.com– Rencana rationing atau penggiliran air bersih di Batam masih mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kota Batam. Anggota Komisi III DPRD Batam, Thomas Arihta Sembiring bahkan meminta pemerintah, dalam hal ini BP Batam agar dapat mencari sumber air bersih baru.
Untuk diketahui bahwa Batam memiliki beberapa waduk atau dam untuk menampung sumber air baku bagi masyarakat dan industri. Sumber air tersebut yakni hujan dan air laut seperti di Waduk Seigong, Galang, Batam.
“Harapan kita agar BP Batam dapat mengatasi krisis air baku di Batam. Minimal BP Batam dapat mencari solusi terkait sumber air untuk diolah menjadi sumber air bersih, selain waduk yang telah ada,” ungkap Arihta Sembiring, Jumat (6/3/2020).
Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini mengatakan, BP Batam seharusnya mampu untuk memanfaatkan teknologi atau metode lain agar ketersediaan air baku di Batam dapat tetap terpenuhi.
Dikatakan Arihta, upaya ini dapat dilakukan dengan research and development mengatasi situasi krisis air yang berlangsung saat ini di Batam. “Untuk penyulingan air laut itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi. Namun, apabila pemeliharaan waduk sebagai reservoir air saja tidak dilakukan, bagaimana mau menyentuh ke arah sana,” katanya.
Sekadar diketahui, rencana penggiliran air atau rationing di Waduk Duriangkang akan dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (ATB). Namun rencana itu menuai pro dan kontra dari masyarakat. Karena waktu rationing yang dilakukan terbilang relatif lama, yakni mengalir lima hari, dua hari lainnya akan berhenti mengalir.
Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Arlon Veristo meminta pihak PT ATB dapat bijak menyikapi hal ini. Menurut dia, waktu yang dibutuhkan dua hari itu bukan waktu yang singkat. Apalagi air bersih menjadi kebutuhan utama bagi sekitar 1,3 juta masyarakat Batam.
“Kiranya kebijakan ini dapat dievaluasi lagi. Pihak ATB mengakui bahwa memang ada penyusutan di Dam Duriangkang. Tapi kan masih ada Dam lain seperti di Tembesi. Seharusnya, kalau Dam Tembesi dialirkan masih mengatasi kendala ini. Kami minta agar kebijakan tersebut dapat dievaluasi lagi oleh ATB,” ujarnya.
Selain itu, Komisi III DPRD Batam yang membidangi pembangunan, sarana dan prasarana dan lingkungan hidup akan menghadirkan ATB untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP). (wan)