DPRD Kabupaten Lingga Gelar Rapat Paripurna: Pembahasan Ranperda dan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023

Lingga, Kabarbatam.com  – Pada hari Senin, 27 Mei 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penting yaitu penyampaian dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 serta Ranperda tentang Zakat. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Ahmad Nashiruddin.

Sambutan Bupati Lingga

Dalam sambutannya, Bupati Lingga, Muhamad Nizar, menyampaikan beberapa poin penting terkait visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lingga untuk periode 2021-2026. Beliau menguraikan lima fokus utama pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Mempercepat pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.
3. Mewujudkan ekonomi berbasis unggulan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, berbudaya, dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, Bupati menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik. Selain menjalankan berbagai program dan kegiatan pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Lingga juga menetapkan beberapa kebijakan strategis melalui Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Kebijakan-kebijakan tersebut mencakup:

DPRD Kabupaten Lingga Gelar Rapat Paripurna: Pembahasan Ranperda dan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023

• Pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.
• Penetapan penegasan pengesahan Kelurahan Raya dan Kelurahan Pancur.
• Pemberian ketetapan nihil bagi kepengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk sertifikat tanah bagi masyarakat.
• Pemberian pembebasan pajak BPHTB melalui program legalisasi aset berupa pensertipikatan tanah pemukiman masyarakat di atas air.
• Pedoman program jaminan kesehatan nasional.
• Penetapan 10 paket strategis di Kabupaten Lingga.

Bupati Nizar berharap DPRD Kabupaten Lingga dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk perencanaan, penyusunan anggaran, dan peraturan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Pandangan Gabungan Komisi DPRD Lingga

Ketua Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lingga, Drs. H. Pokyong Kadir, M.Pd, dalam laporannya memberikan apresiasi kepada Bupati Muhamad Nizar atas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023. Gabungan Komisi DPRD telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ dan merumuskan sejumlah catatan dan rekomendasi.

Pokyong menyoroti bahwa meskipun kinerja anggaran pendapatan daerah pada tahun 2023 cukup baik, realisasinya belum mencapai 100 persen, yaitu hanya mencapai 97,37 persen. Beliau juga menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya sebesar 5,60 persen dari total pendapatan daerah, dengan pendapatan transfer sebagai kontribusi terbesar sebesar 94,25 persen.

Pandangan Umum DPRD Kabupaten Lingga

Secara umum, DPRD Kabupaten Lingga memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah sebagaimana yang dilaporkan dalam LKPJ. Namun, mereka juga menekankan pentingnya peningkatan kinerja di sektor-sektor yang belum memuaskan untuk masa mendatang.

DPRD Kabupaten Lingga Gelar Rapat Paripurna: Pembahasan Ranperda dan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023

Rekomendasi dan Harapan

Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Lingga, Drs. H. Pokyong Kadir, Wakil Ketua Agusyuriawan, dan Sekretaris Anwar menyampaikan rekomendasi DPRD Lingga tentang LKPJ Bupati Lingga Tahun Anggaran 2023. Rapat dihadiri oleh Bupati Lingga, Ketua DPRD, anggota DPRD, kepala OPD, camat, lurah, kepala desa, dan BPD se-Kabupaten Lingga.

Bupati Nizar berharap rekomendasi yang diberikan dapat menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan, anggaran, dan peraturan daerah pada tahun berikutnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta mendorong pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Lingga.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Lingga menunjukkan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu, penyampaian LKPJ dan pembahasan Ranperda tentang Zakat menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan kewajiban agama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lingga secara keseluruhan.

Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lingga dengan agenda penyampaian dan penjelasan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 serta Ranperda tentang Zakat berjalan dengan lancar. Berbagai masukan dan rekomendasi dari DPRD diharapkan dapat menjadi dasar bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depannya.

Dengan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan penuh dari masyarakat, Kabupaten Lingga diharapkan dapat terus maju dan berkembang, mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dicanangkan untuk kesejahteraan seluruh warganya.