Fasilitas Pelabuhan Batuampar Kurang Memadai, DPR RI Bantu Penjuangkan di Jakarta

Batam, Kabarbatam.com– Dalam mengembangkan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, tidak terlepas pada rencana pembangunan.
Berkaitan dengan hal itu, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifikasi ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau masa persidangan V tahun sidang 2018-2019, di gedung Golden Prawn Batam, Rabu (10/9/2019) siang.
Hadir di antaranya, Dito Ganinduto selaku pimpinan rombongan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI. Dito menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Batam ini guna mengevaluasi persoalan pembangunan dan pengembangan batam ke depan, salah satunya pengembangan Pelabuhan Batuampar.
“Salah satu persoalan di Batam ini mengenai pengembangan pelabuhan logistik di Pelabuhan Batuampar. Ada beberapa hal  yang masih kurang sesuai yang diharapkan, yakni kurang memadainya fasilitas bongkar muat dan tingginya biaya pengiriman sehingga tidak efisien,” ujar Dito
Ia menjelaskan bahwa saat ini, investor yang masuk ke Batam sudah meningkat dengan baik. Fasilitas yang ada di Batam harus didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan. Semakin banyak investor yang melakukan investasi, maka fasilitas infrastukturnya juga harus diperbaiki, khususnya pelabuhan.
“Pihaknya akan menyampaikan kepada pemerintah khususnya Kementerian Perekonomian untuk dapat merealisasikan perluasan Pelabuhan Batuampar ini, sehingga ke depannya pelabuhan ini bisa menjadi fasilitas yang memadai,” imbuh Dito.
Kunjungan tersebut disambut baik oleh Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady didampingi oleh Anggota 3/Deputi Bidang Sarana Usaha Dwianto Eko Winaryo. Edy menyampaikan BP Batam dalam menyusun rencana strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 mendatang dengan berpatokan kepada Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Batam dalam 4 Sektor prioritas utama.
Adapun empat sektor prioritas utama yakni pertama, pengembangan industri manufaktur yang berorientasi pada industri bernilai tambah tinggi. Kedua, pengembangan sektor jasa seperti MRO (Maintenance and overhaul), shipbuilding dan shipyard. Ketiga, pengembangan logistik hub yang berskala internasional dalam hal ini pengembangan pelabuhan  sebagai transhipment.
Terakhir pengembangan pariwisata seperti pengembangan objek wisata yang berskala internasional serta industri kreatif.
“Salah satu fokus BP Batam pada sektor prioritas pembangunan batam yakni memperbaiki dan mengembangkan logistic hub seperti fasilitas di Pelabuhan Batuampar. Kondisi semula kapasitas di pelabuhan ini memang sangat terbatas hanya beroperasi untuk 400.000 TEUs. Hal ini yang mengakibatkan pola perdagangan biaya logistik di Batam sangat tinggi,” ungkap Edy
Permasalahan tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, tata kelola logistik di pelabuhan yang masih dilakukan perusahaan logistik asal Singapura secara door-to-door .
Kedua, menghadapi beban handling cost . Ketiga, fasilitas bongkat muat kontainer tidak teratur, kurang dari standar kepelabuhan.
Sehingga rencana ke depannya BP Batam segera melakukan perbaikan di Pelabuhan Batuampar. Edy berharap Komisi VI DPR RI dapat membantu terealisasinya anggaran untuk pelabuhan ini dikarenakan Batam salah satu logistik hub. Barang logistik yang masuk ke Batam  selanjutnya akan dikirim ke Singapura. (*)