Gubernur Ansar Apresiasi Langkah Amsakar Susun Regulasi Kependudukan untuk Tekan Pengangguran di Batam

Tanjungpinang, Kabarbatam.com – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, memberikan apresiasi kepada Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, atas langkah progresif Pemerintah Kota Batam dalam menyusun regulasi kependudukan melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang bertujuan menekan angka pengangguran di kota industri tersebut.

Apresiasi itu disampaikan Ansar dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 dalam Rangka Penguatan Indeks Integritas Nasional (IIN) Tahun 2025 bagi pemerintah daerah se-Provinsi Kepri, yang digelar di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Selasa (14/10/2025).

Dalam kesempatan itu, Ansar menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kepri yang masih menghadapi tantangan besar. Ia menjelaskan, tingkat pengangguran terbuka di Kepri masih menjadi yang tertinggi kedua di Indonesia setelah Papua, meski dalam dua tahun terakhir sudah menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan.

“Selama dua tahun berturut-turut, tingkat pengangguran di Kepri menurun sebesar 0,72 persen, dari 7,61 persen pada Februari 2024 menjadi 6,89 persen. Ini menunjukkan perbaikan, meski tetap harus kita waspadai,” ungkap Ansar.

Ia menjelaskan, salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Kepri adalah pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, terutama di Kota Batam. Menurutnya, Batam yang dikenal sebagai lumbung investasi dan lapangan kerja di wilayah barat Indonesia, menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang mencari peruntungan.

“Batam memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia karena menjadi tujuan utama para pencari kerja. Bagi mereka yang memiliki kualifikasi dan kompetensi, tentu bisa terserap di pasar kerja. Namun bagi yang belum siap, justru menambah angka pengangguran,” jelasnya.

Dalam konteks itulah, Ansar menyambut baik langkah Pemko Batam yang tengah merancang Ranperda tentang Pengendalian Kependudukan dan Mobilitas Penduduk. Regulasi ini dinilai strategis untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lapangan kerja di Batam.

“Saya menyambut baik kalau Pak Wali sudah merancang Perda untuk menyeleksi kedatangan orang ke Batam. Jika tidak dikendalikan, potensi kerawanan sosial bisa meningkat dan berdampak pada daya saing investasi kita, terutama dibandingkan Johor, Malaysia,” tegas Ansar.

Ia menambahkan, pengendalian arus penduduk juga berhubungan erat dengan peningkatan Indeks Rasio Ketimpangan (Gini Ratio) di Kepri yang saat ini berada di angka 0,38. Dengan tata kelola kependudukan yang baik, Ansar berharap kesenjangan ekonomi dapat ditekan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Lebih lanjut, Ansar turut menyampaikan kabar positif terkait capaian investasi di Kepri. Ia menyebut, dari target investasi sebesar Rp35 triliun di tahun 2024, realisasinya justru menembus angka Rp47 triliun atau 137 persen.

“Alhamdulillah, capaian investasi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap Kepri terus meningkat. Tinggal bagaimana kita menjaga stabilitas sosial dan memperkuat regulasi agar pertumbuhan ekonomi ini inklusif,” tutup Ansar.

Langkah Batam di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad bersama Li Claudia pun dinilai menjadi contoh konkret sinergi antara pemerintah kota dan provinsi dalam menghadapi tantangan urbanisasi dan pengangguran di wilayah strategis tersebut. (*)