Hari Jadi Kepri ke-19, Wahyu Berharap Penerapan Antigen di Pelabuhan Domestik Punggur Digratiskan

Batam, Kabarbatam – Provinsi Kepulauan Riau kini telah berusia 19 tahun, berbagai upaya pembangunan infrastruktur terus di kebut dengan harapan Kepri semakin baik dimasa yang akan datang.

Namun, setelah meluasnya penyebaran virus Covid-19 selama kurun waktu 2 tahun terakhir di Provinsi Kepulauan Riau ini, tidak sedikit masyarakat yang menjerit tentang kebijakan-kebijakan pemerintah di masa pandemi Covid-19.

Bahkan, masyarakat harus dibebankan dengan tarif biaya tertentu agar dapat beraktivitas ke luar pulau Batam. Salah satunya, penerapan test Antigen di pelabuhan Domestik Punggur.

Kebijakan penerapan Antigen di Pelabuhan Domestik Punggur tidak sedikit menimbulkan pro kontra ditengah-tengah masyarakat.

Ditengah pandemi Covid-19 yang menggerogoti perekonomian masyarakat Kepri, kini harus dibebankan kembali biaya antigen sebesar Rp 85.000 hingga Rp 80.000 setiap kali para penumpang berkunjung atau melaksanakan aktivitas ke luar Pulau seperti halnya Batam-Tanjungpinang dan sebaliknya.

Anggota DPRD Provinsi Kepri, Wahyu Wahyudin mengatakan kebijakan pemerintah dalam hal ini penerapan wajib Antigen ketika ke luar pulau Batam sangat baik.

“Namun, alangkah baiknya masyarakat tidak dibebankan dengan biaya test Antigen disetiap keluar pulau saat melalui pelabuhan Domestik Punggur,” ungkap anggota DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin, Jum’at (24/9/2021).

Menurut Wahyu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad harus berani mengambil kebijakan menggratiskan Antigen atau meniadakan Antigen untuk syarat perjalanan Tanjungpinang-Batam.

“Mengingat masyarakat sangat diberatkan akan hal ini. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk sekali perjalanan. Sementara kita ketahui Vaksinasi sudah melebihi angka 70%,” terangnya.

Bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kepri ke-19 tahun, Wahyu berharap kebijakan penerapan test Antigen dapat digratiskan atau ditiadakan.

“Sempena Hari Jadi Kepri ke-19, saya berharap kebijakan test Antigen berbayar tujuan Batam-Tanjungpinang dan sebaliknya dapar digratiskan atau ditiadakan karena hal ini cukup memberatkan masyarakat apalagi ditengah kesulitan ekonomi seperti saat ini,” pungkasnya. (Atok)