Connect with us
The Nove Apartment Nuvasa Bay puri selebriti

Headline

Mobil Youtuber Batam Dihadang di Pelabuhan, Pengamat: Jangan ada Diskriminasi di Sarana Publik

Avatar

Published

on

Foto Gambar Mobil Youtuber Batam Dihadang di Pelabuhan, Pengamat: Jangan ada Diskriminasi di Sarana Publik - 021080400 1480877449 1
Foto ilustrasi

Batam, Kabarbatam.com – Baru-baru ini viral video yang memperlihatkan adu mulut antara Youtuber asal Kota Batam Yusi Fadila dengan beberapa sopir taksi konvensional di Pelabuhan Punggur, Kota Batam.

Para pengemudi taksi tersebut menghadang mobil Yusi yang hendak masuk area pelabuhan dengan alasan mobil yang digunakan Yusi diketahui pernah digunakan sebagai taksi online.

Meski Yusi telah menegaskan bahwa mobil yang digunakan adalah mobil pribadi dan baru dibeli beberapa minggu lalu, sopir taksi tersebut nampak bersikeras meminta mobilnya keluar area pelabuhan dan tidak diperbolehkan membawa teman yang ingin dijemput.

“Kau ini nggak nyambung, tau aku mobilmu kau beli, tapi masalahnya mobilmu ini terdaftar online aplikasi (diketahui pernah dipakai sebagai taksi online) siapa pun yang dijemput di sini, jangankan kawan dia, bapaknya pun nggak bisa dijemput di sini pakai mobil itu, kecuali mobilmu tidak terdaftar online. Karena online sama taksi konvensional itu nggak cocok di sini,” ujar pria dalam video yang dibagikan Yusi melalui akun instagramnya @yusifadila96 pada 25 Agustus 2020 lalu.

Pengamat Transportasi asal Sumatera Selatan, Yan Sulistyo menyayangkan peristiwa tersebut. Menurut Yan, pelabuhan atau pun bandara adalah area dan fasilitas publik. Penghadangan di area publik dapat dilaporkan ke Ombudsman atau bahkan ke pihak kepolisian jika terdapat unsur kekerasan.

“Tidak boleh ada larangan untuk memasuki pelabuhan atau bandara, itu adalah hak publik, siapa saja boleh masuk. Tapi kalau untuk mengambil penumpang, memang untuk saat ini belum memungkinkan. Laporkan saja ke Ombudsman atau ke pihak kepolisian,” ujar Yan Sulistyo, Jumat (28/8/2020).

Meski begitu, kepada pembeli mobil bekas, Yan menyarankan untuk segera melakukan balik nama. Agar status mobil yang sebelumnya diketahui sebagai taksi online dapat dipulihkan.

“Nah, terkait mobil bekas, pembeli harus tahu dan sadar untuk melakukan balik nama dan melapor ke samsat daerah masing-masing untuk dipulihkan. Kecuali mobil yang dibeli memang dipakai kembali sebagai taksi online. Kalau untuk penggunaan pribadi harus melapor dan balik nama agar status taksi online dibersihkan,” papar Yan.

Yan menjelaskan di beberapa daerah memang terdapat aturan yang melarang taksi online mengambil penumpang di bandara, pelabuhan, atau mal. Namun untuk pengantaran seharusnya tidak ada larangan.

“Seharusnya kalau masuk bandara hanya sekadar untuk mengantar, tidak boleh ada pembatasan oleh pihak pelabuhan atau bandara, kecuali mengambil penumpang, itu bisa saja dilarang oleh pihak otoritas yang berwenang karena ada aturan yang berlaku. Tapi kalau hanya untuk mengantar saja taksi online tidak boleh, menurut saya itu tidak benar, itu bisa dilaporkan ke ombudsman. Karena itu kesalahan administrasi,” tandas Yan.

Jika ke depan masih didapati aksi penghadangan oleh sopir taksi konvensional kepada sopir taksi online, Yan menyarankan asosiasi pengemudi onlie untuk melaporkannya ke pihak berwenang.

“Setiap daerah punya asosiasi driver online, asosiasi-asosiasi tersebut bisa melaporkan ke Ombudsman atau ke pihak kepolisian apabila terjadi intimidasi yang dilakukan pihak bandara atau pelabuhan terhadap driver online. Bisa saja unsurnya perdata atau pidana. Kita bisa melihat, jika mereka mendapat diskriminasi berupa perlakuan bisa lapor Ombudsman, kalau seandainya terdapat intimidasi dari pihak pelabuhan atau bandara bisa saja asosiasi melakukan pelaporan ke pihak kepolisian,” kata dia.

Yan berharap tidak akan ada lagi bentrok antara sopir taksi online dan konvensional. Jika supir taksi online merasa kesulitan mendapat akses ke area publik, asosiasi pengemudi online di daerah masing-masing dapat mengajukan petisi kepada otoritas berwenang.

“Bisa membuat petisi atau gerakan ke Kementerian Perhubungan untuk meminta akses memasuki bandara. Untuk di mal bisa mengirimkan petisi ke pemerintah kabupaten/kota untuk bisa mendapat akses masuk karena izin operasi mal ada di pemerintah kabupaten/kota,” tutup Yan. (*)

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending