Industri Maritim Menurun, Pengusaha Perkapalan Butuh Keberpihakan Pemerintah

Batam, Kabarbatam.com – Kebijakan tata kelola pelabuhan yang belum maksimal dan penerapan biaya atau tarif yang dibebankan kepada pelaku usaha di sektor perkapalan saat kapal akan masuk ke pelabuhan, menjadikan industri maritim Batam belum mengalami kemajuan yang signifikan.
Kebijakan pengelolaan yang belum begitu berpihak pada industri maritim membuat para pemilik kapal enggan berlabuh di Pelabuhan Batam.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Oesman Hasyim kepada wartawan, Rabu (23/9/2020) di Batam Center, Kota Batam.
Oesman mengatakan, Batam adalah industri maritim, mulai dari infrastrukturnya, fasilitasnya pendukungnya, dan tenaga terampil semua sudah tersedia.”Kalau kita berfikir untuk membangkitkan ekonomi Batam dan harus mencari investor terlebih dahulu itu salah, justru yang ada ini harus dikembangkan sehingga kita mudah menggaet investor,” ungkapnya.
Di tengah pandemi COVID-19 misalnya, jumlah kapal yang masuk ke Batam mengalami penurunan yang cukup drastis, dalam satu hari hanya bekisar 30 unit kapal. Jumlah ini jauh berbeda pada tahun-tahun sebelumnya.
“Pada tahun 2016, jumlah kapal yang masuk ke Batam mencapai 51.000 unit per tahun, namun, saat ini hanyalah beberapa ribu saja pertahun yang masuk ke Batam,” urai Oesman.
Untuk membangkitkan lagi geliat Batam di sektor maritim, salah satunya sambung Oesman, BP Batam mesti memberikan stimulus yakni berupa kemudahan-kemudahan. “Termasuk mengurangi penerapan biaya-biaya yang dipungut bagi kapal, terutama di  terminal khusus.”
“Sejak dulu INSA mendorong BP Batam untuk biaya-biaya yang tidak seharusnya dipungut di Terminal Khusus (Tersus), TUKS, Shipyard, dan pelabuhan yang bukan milik pemerintah agar tidak  dilakukan pungutan. Karena bila dipungut, harganya sangat mahal sehingga kapal-kapal enggan masuk ke Batam,” paparnya.
Kemudian, sistem yang berlaku seperti halnya, kapal belum masuk namun harus membayar terlebih dahulu.  Kebijakan ini yang dirasa membebani pelaku usaha atau pemilik kapal sehingga enggan bersandar di Kota Batam.
“Di dalam Undang-Undang PNBP itu diperbolehkan dan itu ada dua sistem yaitu prabayar dan pasca bayar. Jadi jasa kita terima terlebih dahulu baru setelah itu pelaku usaha membayar. Ini yang mestinya diterapkan oleh otoritas pengelola pelabuhan agar pelaku usaha nyaman dan mau masuk ke Batam,” terangnya.
Lanjut Oesman menyampaikan, Batam tidak memiliki sumber daya mineral, yang dimiliki oleh Batam adalah lokasi yang strategis. Berhadapan dengan selat Malaka.
“Bila letak strategis ini tidak kita manfaatkan dengan baik, maka masyarakat Batam, terutama yang bekerja di sektor ini sulit memperoleh kesejahteraan,” sambungnya.
Pada tahun-tahun sebelumnya, Batam memiliki tenaga kerja terampil mencapai 380.000 orang, nyaris sepertiga penduduk Batam yang bekerja dalam bidang industri maritim.
Namun, untuk saat ini hanya mencapai beberapa ribu pekerja saja dan faktor utama adalah karena minimnya aktivitas di industti maritim saat ini.
“Kami sangat berharap agar otoritas terkait, dalam hal ini pengelola pelabuhan menunjukkan keberpihakannya kepada pelaku usaha di industri maritim. Jika kondisinya seperti ini, aktivitas di pelabuhan sepi, disisi lain rakyatlah yang menjadi korban, lapangan pekerjaan mereka jadi hilang,” ujarnya.
Padahal salah satu sektor yang mampu  menumbuhkan perekonomian ditengah keterpurukan saat ini, salah satunya adalah industri maritim
“Yang paling siap menumbuhkan perekonomian Batam ini, salah satunya adalah industri maritim,” tegasnya. (Atok)