Kadin Desak Pemerintah Gesa Jaringan Pipa Gas Pulau Pemping untuk Penuhi Kebutuhan Industri di Kepri

Batam, Kabarbatam.com – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Tanjungpinang, Ade Angga, mendesak pemerintah agar mempercepat pengerjaan jaringan pipa gas di Pulau Pemping untuk memenuhi kebutuhan domestik, khususnya di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam.

“Kami meminta pemerintah, dalam hal ini PGN agar mempercepat pengerjaan jaringan pipa gas di Pulau Pemping. Wilayah kita, seperti Tanjungpinang, Bintan, dan khususnya Batam sangat membutuhkan gas untuk kebutuhan industri,” ungkapnya kepada Kabarbatam.com.

Ade mengatakan, seiring pertumbuhan industri di Kepri, khususnya Batam saat ini, kebutuhan akan gas juga meningkat. Pasokan yang ada saat ini dirasa masih kurang, sehingga sebagai langkah antisipasi, pemerintah harus menggesa penyelesaian proyek jaringan pipa gas Pulau Pemping.

“Kepri sedang mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, begitu juga nasional. Untuk menyokong itu, industri harus ditopang dengan ketersediaan gas yang memadai,” ungkapnya.

Terlebih, kata Ade, Batam merupakan salah satu wilayah dengan penyumbang tertinggi ekonomi nasional.

“Mau tak mau, Batam harus survive, terutama sektor industrinya. Pasokan gas industri di khususnyan Batam harus mampu terpenuhi. Begitupun untuk wilayah lain, seperti Tanjungpinang dan Bintan ke depan industrinya akan tumbuh,” tambahnya.

Sekadar diketahui, Pulau Pemping  merupakan bagian dari sistem jaringan pipa untuk transportasi gas dari West Natuna Transportation System (WNTS), terutama melalui jalur laut.

Pipa ini terhubung ke Stasiun Pembagi & Pengukur Gas di Pemping. Tujuan utama pembangunan pipa ini adalah untuk mengalirkan gas dari Natuna untuk kebutuhan domestik di Batam, tidak hanya untuk ekspor ke Singapura.

Dengan adanya jaringan pipa gas ini, Pulau Pemping menjadi titik penting dalam rantai pasok gas bumi, menghubungkan sumber gas di Natuna dengan kebutuhan energi di Batam dan sekitarnya.

Hanya saja sejauh ini, pembangunan jaringan pipa di pulau tersebut belum terealisasi. Padahal, infrastruktur pipa sepanjang 5 km itu dinilai penting untuk menyalurkan gas dari Blok Natuna Barat (West Natuna Transportation System/WNTS) guna memenuhi kebutuhan energi di Batam dan Kepulauan Riau (Kepri).

Proyek tersebut sebelumnya telah mendapatkan penugasan dari pemerintah sejak tahun 2018.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam kunjungan kerja spesifik di Batam belum lama ini mengungkapkan, proyek ini sebenarnya telah mendapatkan penugasan sejak 2018.

Sekadar diketahui, produksi gas dari WNTS yang dikelola oleh Medco, Harbour, dan Star Energy, masih memiliki kelebihan pasokan yang berpotensi dialokasikan untuk Batam.

Saat ini, produksi gas di WNTS mencapai 190 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD). Dari jumlah itu, kontrak dengan mitra di Singapura hanya menyerap sekitar 150-160 MMSCFD. Artinya, masih ada potensi gas yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik, khususnya Batam. (*)