Kasus Bagi-bagi Duit APBD Lingga Berbuntut Panjang, RCW Kepri Pastikan Laporkan ke KPK dan Kejagung

Tanjungpinang, Kabarbatam.com – Rekaman percakapan yang diduga melibatkan Bupati Lingga (MN) dan Ketua DPRD Lingga periode 2019 – 2024 (AN) yang bocor ke masyarakat, berbuntut panjang.

Riau Corruption Watch (RCW) Kepulauan Riau (Kepri) memastikan akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

Dalam rekaman berdurasi 34 menit yang diduga terjadi pada bulan Oktober 2023 tersebut, terdapat pembicaraan mengenai dugaan bagi-bagi duit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 dan 2024 untuk mendukung pemenangan calon anggota legislatif (Caleg) dari partai yang dipimpin MN.

Dalam percakapan itu, terdengar suara yang diduga milik MN menyebutkan nominal uang Rp200 juta hingga Rp300 juta yang akan digelontorkannya bagi Caleg yang didukungnya untuk meraih simpati masyarakat dengan istilah “siram-siram” pada awal Februari 2024.

Uang tersebut diduga akan diperoleh dari fee proyek pengadaan barang dan jasa pada sejumlah dinas, serta dari beberapa pengusaha tambang dan perkebunan kelapa sawit yang saat itu sedang mengurus perizinan dan akan beroperasi di Kabupaten Lingga.

“Kalau CSA itu bisa satu miliar,” ujar suara yang diduga milik MN dalam rekaman tersebut.

Selain itu, terdapat rekaman suara dengan menyebut jabatan Gubernur Kepri untuk memuluskan beberapa izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepri.

Dari penelusuran media ini, kata CSA yang disebutkan MN dalam percakapan itu, identik dengan PT. Citra Sugi Aditya yang saat itu sedang mengurus perizinan perkebunan kelapa sawit.

Perusahaan yang memperoleh pelepasan kawasan hutan seluas 9.600 Ha di Kecamatan Lingga Timur dan Utara tersebut, sempat terkatung-katung karena Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dimilikinya terbit tanpa AMDAL terlebih dulu.

Menanggapi adanya skandal bagi-bagi duit ABPD dan gratifikasi dari pengusaha oleh Bupati dan Ketua DPRD Lingga tersebut, Ketua RCW Kepri, Mulkansyah, menyatakan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta agar mendalami bocornya rekaman pembicaraan diduga pejabat di Kabupaten Lingga.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk tidak kendor dalam memberantas praktik-praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Kita semua tahu, kondisi perekonomian masyarakat Lingga sedang tidak baik-baik saja, tapi pejabatnya memperkaya diri dan kelompoknya dengan cara-cara mengkhianati kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Aktivis anti korupsi yang saat ini banyak beraktivitas di Jakarta tersebut, berjanji akan mempersembahkan kasus bagi-bagi duit APBD Lingga itu sebagai kado istimewa pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Bukti rekaman percakapan antara Bupati dan Ketua DPRD Lingga akan kami serahkan pada saat membuat laporan ke KPK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung, serta akan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta,” katanya.

Dalam rekaman yang berformat mp4 dan diberi judul “Rekaman Rahasia” tersebut, suara yang mirip MN juga menyebutkan adanya aliran uang sebesar Rp10 juta per bulan hingga Januari 2024 yang disebut terkait dengan proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lingga.

“Taklah tidak, ni agak tenang ini sebab die orang ade bantu juga untuk pemenangan Pileg. Ini di luar dari PU kawan minta itu kemarin kan, yang 10 juta 10 juta satu bulan sampai di bulan Januari. Masih berlaku di PU, artinye yang di PU tu, kawan yang atur,” demikian bunyi percakapan yang diduga MN.

Hingga saat ini, baik MN maupun AN belum memberikan tanggapan resmi terkait bocornya rekaman tersebut. Masyarakat Kabupaten Lingga menunggu klarifikasi dari kedua pejabat tersebut serta langkah tegas dari aparat hukum dalam menyikapi dugaan korupsi ini. (*)