Kepri Punya “Blue Economy” dalam Menghadapi Resesi Ekonomi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani serta sejumlah lembaga internasional mulai dari Bank Dunia (World Bank), Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), hingga Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) telah memperingatkan risiko terjadi krisis keuangan serta resesi global pada 2023.

Meski pandemi Covid-19 sudah mereda, meletusnya perang Rusia vs Ukraina telah menyebabkan ekonomi di sejumlah negara dengan ekonomi terbesar seperti Amerika Serikat, China, dan kawasan Eropa melambat.

Kondisi tersebut kemudian memaksa bank sentral di dunia serentak menaikkan suku bunga, sebagai respon terhadap tingginya inflasi yang memicu terjadinya resesi. Yang paling baru, bank sentral AS atau Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75 basis poin (bps) menjadi 3,25 persen.

Melansir laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), secara sederhana, resesi ekonomi adalah kondisi di mana perekonomian negara tengah memburuk. Hal itu dapat terlihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) negatif, pengangguran meningkat, hingga pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Resesi ekonomi terjadi saat aktivitas ekonomi mengalami penurunan yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Keadaan itu tentu menimbulkan dampak dalam kehidupan bermasyarakat.

Dampak pertama, terjadinya perlambatan ekonomi yang akan membuat sektor riil menahan kapasitas produksinya. Keadaan ini kemudian dapat berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bahkan beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi.

Selanjutnya, resesi suatu negara membuat kinerja instrumen investasi juga mengalami penurunan. “Investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman,” demikian keterangan dari OJK.

Terakhir, dampak resesi ekonomi yang paling dekat dengan masyarakat adalah pelemahan daya beli masyarakat. Pasalnya, masyarakat akan menjadi lebih selektif dalam menggunakan uangnya.

Salah satu alternatif peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah dengan menerapkan Blue economy. Ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah terdiri dari ribuan pulau yang berada dalam teritorial laut dan dikelilingi oleh lautan dan perairan dengan luas wilayah ± 1.913.578,68 km serta terdiri dari 17.504 pulau.

Substansi ekonomi biru terletak pada manajemen yang berkesinambungan dan melestarikan berbagai jenis sumber daya alam khususnya sumber daya kelautan. Tokoh dan konseptor utama ekonomi biru adalah Gunter Pauli (2010) yang terinspirasi aliran deep-ecology hasil pemikiran Arne Ness (1970). Visi Pauli adalah kehidupan manusia harus selalu dikelilingi samudera biru nan astri, manusia selalu berada dibawah atap langit biru dan menyejahterakan bagi manusia.1

Elemen-elemen dalam ekonomi biru masih menjadi bahan perbincangan di berbagai negara, namun pendekatan yang mungkin dilakukan untuk mencapainya manakala seluruh stake holder memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (a) pengelolaannya didasarkan prinsip efisiensi alam (nature’s efficiency), yakni setiap pengelola sumberdaya alam akan terjadi proses “tanpa limbah” dan tidak ada sisa untuk limbah dimana limbah dari satu proses menjadi bahan baku dari proses produksi lainnya. (b) kepedulian sosial dimana akan terjadi peningkatan pendapatan, lebih banyak menghasilkan, lebih banyak menyerap tenaga kerja, dan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.

(c) Inovasi dan kreativitas, dimana akan melahirkan bisnis inovatif dan kreatif untuk melipat-gandakan hasil, memperluas lapangan kerja, namun tidak merusak lingkungan.
Sebagai provinsi yang 96% wilayahnya berupa lautan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar.

Luas perairan Provinsi Kepulauan Riau adalah 417.012,92 km2 dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. sedangkan luas daratan provinsi Kepulauan Riau hanya 8.201,72 km2. Potensi perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi berbagai hasil perairan, wisata bahari dan pesisir, ekosistem mangrove, terumbu karang, alga dan berbagai jenis biota laut lainnya.

Kepulauan riau memeliki potensi yang luar biasa, dengan 97,65 persen wilayah laut dan 2,35 persen daratan, Kepri memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar. Potensi ini di ungkap oleh Kementerian PPN/Bappenas sudah merancang Blue Economy Index, dengan Kepri sebagai provinsi tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan transformasi ekonomi Kepri bertema Blue and Intelligent Historic Island of Indonesia, menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia, menuju Indonesia Emas 2045.M

Penulis:
Dr. Muammar Khaddafi, SE, M.Si Ak CA, CMA
Sekretaris Program Studi Doktor Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Batam