Kukuhkan Kepala BPKP Perwakilan Kepri, Gubernur Ansar: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi dengan Pemprov Kepri

Tanjungpinang, Kabarbatam.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad resmi mengukuhkan Mudzakir sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau, di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (15/8). Selain pengukuhan Mudzakir, Gubernur Ansar turut mengukuhkan DPW Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Provinsi Kepulauan Riau.

Mudzakir menggantikan Hisyam Wahyudi, yang sejak tahun 2024 telah mengemban tugas sebagai Kepala BPKP Perwakilan Kepri dan kini mendapatkan penugasan baru sebagai Inspektur BPKP RI di Jakarta.

Pengukuhan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Sekda Kepri Adi Prihantara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri Rosliani, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah serta unsur Forkopimda dan pimpinan instansi vertikal lainnya.

Mewakili Kepala BPKP RI, Deputi Bidang Investigasi BPKP Sutrisno menyampaikan ucapan selamat kepada Mudzakir sekaligus apresiasi atas kinerja Hisyam Wahyudi selama menjabat. Ia berharap kehadiran Kepala Perwakilan yang baru dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara BPKP dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh instansi dan pemangku kepentingan di Kepulauan Riau.

“Kehadiran kita semua di sini menunjukkan komitmen yang kuat untuk bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel, serta pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa BPKP siap mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Kepulauan Riau Maju, Makmur dan Merata melalui fungsi pengawasan, pendampingan, dan pemberian rekomendasi strategis. Setiap semester, lanjut Sutrisno, BPKP akan menyampaikan Laporan Eksekutif Daerah sebagai hasil pengawasan, yang diharapkan menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, Gubernur Ansar dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan merupakan unsur yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan di Kepulauan Riau. Untuk itu, kata Ansar, diperlukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kredibel dan sistem pengawasan yang akuntabel.

“Kami sangat mengapresiasi peran BPKP sebagai institusi pembina pengawasan internal. Selama ini, komunikasi dan konsultasi dengan BPKP berjalan sangat baik, termasuk dalam memberi masukan terhadap berbagai program strategis, baik yang bersumber dari kebijakan nasional maupun kelompok prioritas Presiden RI,” ujar Gubernur.

Gubernur Ansar juga menekankan bahwa seluruh jajaran Pemprov Kepri berkomitmen untuk tegak lurus mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, dan berharap BPKP terus hadir sebagai mitra strategis dalam memastikan program tersebut berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

“Kami yakin dengan sinergi yang kuat antara BPKP dan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah dapat semakin akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutup Ansar. (Jlu)