LKPJ Bupati Lingga 2023: Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja, dan Pandangan Fraksi DPRD Lingga

Lingga, Kabarbatam.com – DPRD Kabupaten Lingga menggelar Rapat Paripurna dalam agenda, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Akhir Tahun Anggaran 2023 sekaligus Penyampaian Laporan Pandangan Umum Fraksi- Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Akhir Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga, Senin, (25/3/2024).

Pada rapat paripurna tersebut, Bupati Lingga Muhammad Nizar menyampaikan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelengaraan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan LPKJ pada DPRD dilakukan 1 kali dalam 1 tahun.

Adapun visi dan misi pembangunan Kabupaten Lingga sebagaimana tertuang di dalam Perda nomor 6 tahun 2021 tentang rencanan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 yakni terwujudnya Kabupaten Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu yang Maju dan Sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan itu maka di susunlah 5 misi pembangunan, yang meliputi :

• Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
• Mempererat Pemerataan Pembangunan Insfratruktur yang berkelanjutan
• Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan
• Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik
• Mewujudkan kehidupan masyarkaat yang tertib, aman dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai agama

Untuk mewujudkan visi misi ini maka dalam penyelengaraan yang baik menjadi sangat diperlukan, Pada tahun 2023 secara garis besar pengelolaan APBD meliputi, realiasasi pendapatan daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 866.723.616.277,62 atau sekitar 97,37 persen dari rencanan anggaran pendapatan sebesar Rp 890.155.264.150,00.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Akhir Tahun Anggaran 2023/Dok. DPRD Lingga

“Terdapat sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022, dimana realisiasi anggaran pendapatannya mencapai 110,18 persen,” kata Nizar.

Kemudian, realisasi belanja daerah pada tahun 2023 sebesar Rp 983.576.750.796,00 atau sekitar 95,82 dari rencana anggaran belanja sebesar Rp 1.026.498.537.542,00.

“Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kinerja realisasi anggaran daerah mengalami sedikit peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 94,49 persen,” kata Nizar.

Selain pengelolaan anggaran dalam pencapaian visi dan misi daerah, juga dilakukan melalui penyelengaraan sejumlah urusan pemerintah. Tercatat total ada sebanyak 197 program dan 478 kegiatan yang dilaksanakan oleh 41 OPD yang ada di Kabupaten Lingga.

Pada tahun 2023 realisasi indikator kinerja utama Pemda meliputi Indeks Pembangunan (IPM) target 65,89 realisasi 72,23, Indeks Pembangunan Gender target 89,59 realisasi 90,48, Angka Kemiskinan target 13,44 realisasi 11,26.

Kemudian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) target 75,26 realisasi 77,64, Nilai Indeks Resiko Bencana target 108,35 realisasi 85,04, pertumbuhan ekonomi target 4,50 realisasi 3,74. Lalu, Indeks Reformasi Birokrasi target 52,00 realisasi 52,69, Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) target 7,66 realisasi 56,50 dan angka kriminalitas target 35 realisasi 58 kasus.

“Pada tahun 2023 dari 10 indikator kinerja utama, 8 indikator sudah capai target yakni indikator pertumbuhan ekonomi dan indikator angka kriminalitas,” kata Nizar.

Menurut Nizar, capaian yang dilakukan Pemda selama ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama semua unsur jajaran Pemda, DPRD Lingga, Muspida dan segenap lapisan masyarakat.

“Dari berbagai capaian itu kami menyadari masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan tantangan yang dihadapi. Untuk tahun-tahun kedepan kami berharap dukungan dari DPRD Lingga dan masyarakat agar apa yang kita cita-citakan dapat terwujud,” kata Nizar.

Nizar mengucapkan terimakasih pada DPRD Lingga yang telah aktif menjalankan fungsi dalam penyelengaraan pemerintahan daerah Kabupaten Lingga, dan Bupati Nizar berharap DPRD Lingga dapat memberikan rekomendasi pada Pemda Lingga sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Sementara itu Raja Muchsin Fraksi Partai NasDem mengemukakan padandangan umum terhadap LKPJ tersebut, fraksi Partai Nasdem memberikan apresiasi atas kinerja Pemda Lingga, LKPJ ini merupakan muara bagi perwujudan pemerintah yang baik, esensi ini akan dapat diwujudkan dalam praktek pemerintahan, apabila benar-benar dilakukan secara transparan, jujur, demokratis dan responsive.

Kemudian, pandangan umum dari Fraksi Partai Golkar, Said Agus Marli mengingatkan Pemda Lingga untuk lebih meningkatkan hal-hal yang bersifat pelayanan dasar pada masyarakat.

“Kami mengapresiasi LKPJ ini dan berharap dapat memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program prioritas yang vital bagi kepentingan masyarakat,” kata Said Agus Marli.

DPRD Kabupaten Lingga menggelar Rapat Paripurna dalam agenda, Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Akhir Tahun Anggaran 2023 sekaligus Penyampaian Laporan Pandangan Umum Fraksi- Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lingga Akhir Tahun Anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lingga, Senin, (25/3/2024)/Dok. DPRD Lingga

Pandangan umum dari Fraksi Partai Demokrat Perjuangan Bangsa, yang di Ketuai oleh Sui Hok mengatakan, dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Lingga tahun 2023 maka dapat dipahami titik pencapaian dan sejumlah tantangan dalam berbagai bidang dalam rangkaian perjalanan sejarah Kabupaten Lingga.

“Memasuki 21 tahun Kabupaten Lingga berdiri kita masih dihantui persoalan ekonomi terkait penganguran, kemiskinan dan kesenjangan,” katanya.

Secara khusus Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa memberikan pandangan, berdasarkan data persentase angka kemiskinan di Kabupaten Lingga pada 30 November 2023 tercatat 11,26 persen jumlah ini menurun dibandingkan tahun lalu diangka 14,05 persen.

“Masih tingginya angka kemiskinan, untuk itu kami menginginkan Pemda lebih bekerja keras dan serius,” kata Sui Hok.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Pembangunan yang di Ketuai oleh Anwar, fraksinya berpandangan terhadap LKPJ Bupati Lingga tahun 2023 yang perlu diperhatikan dan menjadi prioritas yakni terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh dari target terutama dari sektor pajak daerah.

“Kepada Bupati untuk lebih gencar mencari peluang anggaran untuk pembangunan seperti dari kementerian, dirjen ataupun pihak ketiga yang bersedia menanamkan modal dan berinvestasi,” kata Anwar.