Natuna Dapat Deviden Rp6 Miliar dari Bank Riau Kepri, Cen: Untuk Kebutuhan Masyarakat, Bukan Seremonial

Pekanbaru, Kabarbatam.com – Pemerintah Kabupaten Natuna resmi menerima deviden sebesar Rp6 miliar dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Rp601 juta dari Bank RiauKepri Syariah sebagai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2024 yang digelar di Menara Dang Merdu, Pekanbaru, Senin malam (28/4/2025).

Dana ini akan masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang hadir langsung dalam RUPS tersebut menegaskan bahwa dana deviden ini bukan untuk seremonial, tetapi wajib dipergunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat.

“Deviden Rp 6 miliar masuk sebagai PAD dan harus digunakan untuk kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat kurang mampu, dan penguatan UMKM Natuna,” ujar Cen kepada awak media, Selasa (29/4).

RUPS Bank RiauKepri Syariah 2024 dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari 17 kabupaten/kota se-Riau dan Kepri, termasuk Gubernur Riau dan Gubernur Kepri, dengan agenda utama pembagian laba bersih sebesar Rp 350 miliar. Kabupaten Natuna tercatat sebagai pemegang saham peringkat ke-9 di antara 17 daerah.

Lebih jauh, Cen Sui Lan menyatakan bahwa Pemkab Natuna akan meningkatkan portofolio saham di Bank RiauKepri Syariah sebagai strategi memperkuat keuangan daerah.

“Bisnis jasa keuangan ini ke depan sangat menjanjikan. Bank RiauKepri punya captive market yang terus berkembang. Saya ingin Natuna mandiri secara fiskal,” tegas Cen, yang dikenal sebagai mantan pengusaha sukses sebelum menjabat sebagai bupati.

Langkah ini dinilai strategis mengingat pertumbuhan Bank Riau Kepri yang semakin kuat di segmen perbankan syariah dan memiliki potensi profitabilitas jangka panjang.

CSR Digunakan untuk Penguatan Sosial Masyarakat

Tak hanya deviden, Natuna juga mendapatkan CSR sebesar Rp 601 juta. Dana ini akan diarahkan untuk program-program sosial berbasis masyarakat, terutama yang menyentuh kebutuhan dasar dan mendukung keberlangsungan UMKM lokal.