Pelantikan Tiga Deputi BP Batam Perkuat Peran Baru sebagai Operator Investasi Pemerintah

Jakarta, Kabarbatam.com —  Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melantik tiga Deputi BP Batam sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi sekaligus menandai transformasi peran BP Batam dalam menjalankan mandat strategis sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) untuk pengembangan kawasan industri dan investasi nasional.

Tiga pejabat yang dilantik yakni Syarlin Joyo sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan, Fary Djemy Francis sebagai Deputi Bidang Investasi, serta Denny Tondano sebagai Deputi Bidang Pengusahaan. Pelantikan ini merupakan implementasi Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan organisasi dan tata kerja BP Batam.

Penataan ini memperkuat tiga pilar utama pengembangan Batam, yakni kepastian kawasan, percepatan investasi, dan penguatan pengusahaan aset strategis.

Bidang Pengelolaan Kawasan difokuskan pada integrasi pengelolaan tata ruang, pertanahan, perairan pesisir, lingkungan hidup, hingga pengendalian kawasan. Kepastian tata ruang dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan investor.

Sementara itu, Bidang Pengusahaan bertanggung jawab mengoptimalkan pengelolaan unit usaha strategis BP Batam seperti bandara, pelabuhan, SPAM, serta berbagai aset kawasan guna meningkatkan nilai ekonomi dan profesionalisme pengelolaan aset.

Adapun Bidang Investasi kini memiliki mandat yang lebih luas, tidak hanya pada promosi investasi dan pelayanan penanaman modal, tetapi juga pada pengembangan proyek investasi, pengendalian realisasi investasi, serta pengelolaan lalu lintas barang industri di kawasan Batam.

Dalam struktur baru ini, pengelolaan lalu lintas barang ditempatkan sebagai ujung tombak kelancaran investasi, karena kelancaran arus bahan baku, mesin, dan komponen industri menjadi faktor kunci bagi daya saing Batam sebagai kawasan manufaktur dan logistik internasional.

Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, menegaskan bahwa integrasi fungsi investasi dan lalu lintas barang merupakan langkah penting untuk memastikan Batam mampu memberikan execution certainty bagi para investor.

“Investasi tidak berhenti pada promosi atau izin. Investor membutuhkan kepastian eksekusi. Karena itu, kelancaran lalu lintas barang harus menjadi prioritas agar bahan baku, mesin, dan komponen industri dapat bergerak cepat dan efisien di kawasan Batam,” ujar Fary.

Ia menambahkan, penguatan bidang investasi juga sejalan dengan peran baru BP Batam sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang memberi kewenangan untuk merencanakan, mengeksekusi, mengawasi, serta mengelola investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis kawasan.

Dengan mandat tersebut, BP Batam tidak lagi sekadar pengelola aset negara atau pemberi konsesi, tetapi juga menjadi orchestrator investasi kawasan yang memastikan proyek-proyek strategis berjalan lebih cepat, terintegrasi, dan memberikan nilai tambah ekonomi.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa penataan organisasi ini merupakan langkah penting untuk memperkuat daya saing Batam di tengah dinamika geopolitik dan pergeseran rantai pasok global.

“Batam harus tampil sebagai kawasan yang unggul dalam kepastian regulasi, kualitas layanan, kelancaran arus barang, kesiapan proyek, serta kecepatan realisasi investasi,” ujarnya.

Dengan struktur yang lebih adaptif dan mandat yang semakin strategis, BP Batam diharapkan mampu mempercepat realisasi investasi sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai execution hub industri dan logistik di kawasan Asia Tenggara. (*)