Pemko Batam Raih Tiga Penghargaan MCP Pencegahan Korupsi dari KPK RI

Batam, Kabarbatam. com – Pemerintah Kota (Pemko) Batam meraih tiga penghargaan sekaligus dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Penghargaan pertama diterima Pemko Batam sebagai pemerintah daerah dengan perolehan nilai indeks pencegahan korupsi (MCP) tertinggi tahun 2022 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.

Penghargaan kedua diterima Pemko Batam sebagai pemerintah daerah dengan nilai penertiban prasarana, sarana dan utilitas (PSU) tersbesar tahun 2022 tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan yang ketiga diberikan kepada Rizka Sari sebagai admin MCP terbaik se-Provinsi Kepri tahun 2022.

Penghargaan KPK kepada Pemko Batam tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Koordinasi & Supervisi Wilayah I KPK, Edi Suryanto, pada Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Provinsi Kepri Tahun 2023 di Swiss Bell Harbour Bay, Selasa 28 November 2023.

Usai menerima penghargaan, Rudi menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi kepada KPK. Pihaknya berharap, penghargaan yang diterima Pemko Batam dapat membuat Kota Batam semakin baik ke depan.

Disampaikan Rudi pencegahan korupsi di lingkungan Pemko Batam sudah menjadi komitmen utama pihaknya. Bahkan sejak masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Batam.

“Penghargaan ini harus menjadi motivasi bagi kita semua dalam pencegahan korupsi. Kedepan tentu harus terus ditingkatkan agar Batam semakin baik,” kata Rudi.

Perlu diketahui MCP atau Monitoring Center for Prevention yang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

MCP memiliki 8 fokus Area intervensi bagi perbaikan tata kelola pemerintah daerah. Terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.