Pemkot dan BP Batam Tandatangani MoU Bersama BPS RI Perkuat Data Pembangunan

Batam, Kabarbatam.com– Pemerintah Kota Batam bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Rabu (4/6/2025).

Penandatanganan ini berlangsung di Balairungsari, Lantai 3 Gedung Bida Utama BP Batam.

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, didampingi Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra. Hadir pula Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, bersama jajaran BPS.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BPS RI di Batam dan menekankan pentingnya kolaborasi dalam membangun sistem data yang akurat dan terintegrasi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan pemerintah sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

“Seluruh kebijakan publik tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan data yang valid dan terpercaya. Itulah sebabnya, kami sangat menghargai peran BPS sebagai lembaga yang kredibel dalam menyajikan data statistik nasional,” ujar Amsakar.

Amsakar mengungkapkan, substansi dari MoU ini adalah bagaimana Batam dapat memperoleh data yang valid dan mutakhir agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa dirinya sejak lama menekankan pentingnya data kepada seluruh jajaran di Pemko dan BP Batam.

“Saya di berbagai kesempatan selalu menyampaikan kepada jajaran, kalau tidak ada data bagaimana kita dapat membuat kebijakan yang tepat sasaran. Analoginya sederhana, bekerja tanpa data bagai orang buta berjalan di tengah gelap gulita. Sudah pasti intervensinya tidak akan tepat,” tegasnya.

Ia pun mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan setelah pembahasan awal mengenai pentingnya data statistik yang akurat.

“Setelah dua minggu dari obrolan santai mengenai hal tersebut, kita langsung gerak cepat melakukan MoU. Ini bukti komitmen kita,” kata Amsakar.

Menurutnya, pembaruan data secara berkala sangat dibutuhkan, utamanya dalam menyikapi berbagai persoalan strategis di Batam.

“Saya berharap ke depan progres mengenai persoalan energi, pertumbuhan ekonomi, sosial ekonomi Batam, investasi, dan lainnya dapat update data setiap triwulan. Kami juga butuh data kemiskinan, data pengangguran, agar intervensi kebijakan betul-betul sesuai dengan data yang ada,” lanjutnya.

Amsakar juga menegaskan bahwa BP Batam dan Pemko Batam siap mendukung penuh proses pengumpulan data di lapangan. Ia bahkan menunjuk tim teknis khusus untuk berkomunikasi langsung dengan BPS agar pelaksanaan MoU bisa segera diimplementasikan secara konkret.

“Kami tidak ingin penandatanganan ini hanya seremonial. Kami ingin langsung bergerak, implementasi secepatnya. Apa pun data yang dibutuhkan, kami siap fasilitasi,” tegasnya.

Ia menyebut, arahan Presiden RI saat ini sangat jelas, yaitu membangun satu basis data terpadu, khususnya terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk data kemiskinan dan pengangguran.

“Bekerja tanpa data itu seperti berjalan di malam hari tanpa cahaya gelap gulita. Dengan data yang kuat, kita bisa merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Sementara ini, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik kerja sama ini dan menyebutnya sebagai langkah penting dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Ini menjadi awal dari sinergi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Amalia.

Ia menekankan bahwa data merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan. “Tanpa data, kebijakan seperti orang buta berjalan di malam hari,” ujarnya.

Amalia menyebut kolaborasi ini akan mendukung Pemko Batam dan BP Batam dalam menyusun kebijakan berdasarkan data sektor ekonomi hingga sosial. Ia menyoroti posisi strategis Batam yang menopang 66 persen perekonomian Kepri.

“Batam adalah tulang punggung perekonomian Kepri. Potensi ini harus dimaksimalkan dengan data yang berkualitas,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi industri maritim Batam, yang mencakup lebih dari 135 unit industri. Menurutnya, data yang akurat dapat mendorong optimalisasi sektor ini secara signifikan.

Amalia berharap kerja sama ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia. “Belum banyak daerah yang menjalin kerja sama semacam ini. Batam menunjukkan langkah maju dan bisa jadi inspirasi nasional,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam atas dukungan terhadap kerja sama ini.

“Semoga kerja sama ini membawa manfaat besar bagi pembangunan Kota Batam,” tutup Amalia. (*)