Pemprov Kepri Raih Penghargaan UKPBJ Proaktif dengan Capaian UMK Tertinggi

Jakarta, Kabarbatam.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional.

Pemprov Kepri berhasil meraih Penghargaan UKPBJ Proaktif dengan capaian tertinggi dalam melibatkan Usaha Menengah Kecil (UMK), berdasarkan data yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penghargaan ini menempatkan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan capaian UMK tertinggi dalam kategori Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Plh Kepala LKPP Iwan Herniwan pada Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Pullman Jakarta, Kamis (10/10). Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kepri, Azwandi, hadir mewakili Pemprov Kepri untuk menerima penghargaan tersebut.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan LKPP tahun ini mengusung tema “Transformasi Tata Kelola SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Mewujudkan Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Menuju Indonesia Emas 2045.”

Dalam acara tersebut, Pemprov Kepri juga mendapatkan pengakuan penting lainnya, yakni bersama Provinsi Jawa Barat, Kepri menjadi salah satu dari dua provinsi di Indonesia yang seluruh Kabupaten/Kotanya telah memenuhi 9 dari 9 variabel penilaian UKPBJ Proaktif.

Menurut Azwandi, capaian ini adalah hasil kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kepulauan Riau.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata bahwa kami di Kepulauan Riau berkomitmen kuat untuk meningkatkan peran UMK dan mengedepankan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan SDM yang kompeten dan UKPBJ yang proaktif, kami akan terus mendukung pembangunan daerah melalui optimalisasi pengadaan yang melibatkan usaha kecil dan menengah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Azwandi menekankan pentingnya peran UKPBJ yang proaktif dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap proses pengadaan tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pengembangan UMKM di Kepulauan Riau,” tambahnya (*)