Pengusaha Tepis Beras dan Minyak Goreng Tangkapan di Batam Barang Selundupan: Itu Sembako untuk Program MBG

Batam, Kabarbatam.com – Terkait mencuatnya pemberitaan soal penangkapan kapal dengan muatan beras dan minyak goreng ilegal di salah satu pelabuhan rakyat di Batam menuai respons dari pelaku usaha di Karimun.

Oki, pengusaha sembako asal Tanjungbalai Karimun, menilai pernyataan yang meyebut bahwa beras dan minyak goreng yang diamankan akan diselundupkan tidak akurat dan justru menimbulkan kekeliruan publik.

“Itu produk lokal, bukan selundupan,” ujar Oki. Ia menegaskan, barang-barang yang diamankan Kodim 0316 Batam di Pelabuhan Rakyat Haji Sage bukanlah selundupan, melainkan komoditas lokal yang selama ini menjadi pasokan utama pulau-pulau di Kepri.

Terlebih bahan pokok atau sembako yang didatangkan dari Batam guna mendukung program Presiden Prabowo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Minyak goreng lokal merek.Minyak Kita.

“Barang yang diamankan itu salah penyampaiannya ke atas. Karena itu jelas produk Indonesia. Contoh minyak ‘Minyak Kita’, beras Gunung Daik, Wong Cilik, tepung terigu Serba Guna,” kata Oki, Selasa (25/11) malam.

Menurutnya, minyak goreng, beras, susu full cream, hingga tepung terigu tersebut adalah produk resmi yang dibeli dari distributor di Batam.

Minyak Kita Disebut Ilegal? Pengusaha Kaget

Oki mempertanyakan pernyataan pemerintah pusat yang menyebut adanya penyelundupan minyak goreng.  “Masak Minyak Kita disebut minyak ilegal? Ini minyak subsidi pemerintah,” tegasnya.

Demikian halnya dengan beras yang diangkut di atas kapal, adalah beras lokal ‘Gunung Daik’

Ia juga membantah keras narasi bahwa beras yang diamankan adalah beras impor. “Beras itu bukan beras dari luar negeri. Kami ambil di Batam. Tapi karena lagi viral beras impor, kok ini disebut beras impor?” kata dia.

Tidak Ada Dokumen Kepabeanan Bukan Berarti Selundupan

Oki mengakui bahwa memang tidak ada dokumen kepabeanan, namun ia menegaskan hal itu karena barang tersebut bukan ekspor-impor, melainkan distribusi domestik antar pulau.

Tepung lokal merek Siip

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia ironisnya disusupi minyak goreng ilegal. Pernyataan ini kemudian dikaitkan publik dengan tangkapan di Batam.

Namun Oki menilai narasi tersebut tidak tepat karena barang yang diamankan justru merupakan produk lokal dan bahkan ada yang merupakan program subsidi pemerintah. “Press conference terkait barang yang diamankan di Batam tidak tepat,” kata Oki, seperti dilansir dari Batamnews.co.id.

Ia menegaskan bahwa Karimun sangat bergantung pada Batam. Selama ini, kata dia, 70 persen pasokan sembako Karimun berasal dari Batam. Penahanan barang dalam jumlah besar dipastikan akan mengganggu suplai atau distribusi dan memicu kenaikan harga.

“Ini kami mau bawa ke Karimun. Kalau terhambat, dampaknya sangat besar. Sangat berimbas, terutama bagi masyarakat,” paparnya.

Oki juga menjelaskan bahwa opsi mengambil sembako yang dipasok dari Pulau Jawa bukan solusi. Selain lama, juga biaya atau cost yang dikeluarkan mahal.

“Kalau mengandalkan sembako dari Jawa itu sangat sulit dan lama,” ujar Oki. Perjalanan kapal dari Jawa ke Kepri bisa memakan waktu seminggu, belum termasuk antrean.

Bongkar muat di Pelabuhan Parit Rampak, Karimun, belum memadai, sehingga proses unloading bisa memakan waktu hingga dua minggu. Biaya logistik juga jauh lebih mahal, membuat harga di tingkat pedagang dan masyarakat semakin berat.

“Pelabuhan di Parit Rampak itu tak mumpuni. Bongkar muat bisa dua minggu. Kalau perjalanan dari Pulau Jawa seminggu. Jadi sulit dapat pasokan dari sana, ongkosnya pun mahal,” jelas Oki.

Warga Pulau Terancam Kekurangan Pasokan

Dengan kondisi pelabuhan yang terbatas dan akses logistik yang mahal dari Jawa, jalur Batam tetap menjadi penopang utama kebutuhan masyarakat Karimun dan pulau-pulau sekitarnya.

Oki berharap pemerintah tidak menggeneralisasi penindakan sembako lokal sebagai upaya penyelundupan, karena penahanan tersebut dapat memutus jalur distribusi yang selama ini menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang atau bahan pokok di wilayah kepulauan, khususnya Karimun dan pulau-pulau sekitarnya. (*)