Kepri
Percepat Realisasi APBD, Kemendagri: Daerah Jangan Ragu Lakukan Lelang Dini, Aturannya Sudah Jelas
Kabarbatam.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) segera mempercepat lelang dini pengadaan dini atas barang dan jasa yang dapat dimulai sejak penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni dalam acara Focus Group Discussion (FGD) tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran (TA) 2022 yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Jumat (5/8/2022).
Fatoni menyoroti terkait dengan serapan anggaran yang menjadi masalah setiap tahun. “Awal-awal tahun rendah tapi diakhir tahun ngebut. Ini yang perlu kita atasi bersama, pelaksanaan anggaran agar efektif, efisien dan akuntabel tapi serapan anggaran juga harus maksimal,” tutur Fatoni.
Fatoni menjelaskan lebih lanjut tentang lelang dini. “Lelang dini dilakukan sejak bulan Juli-Agustus tahun sebelumnya, saat KUA-PPAS sudah ada. Bahkan pemenangnya bisa ditetapkan tahun sebelumnya. Hanya kontraknya dilakukan awal tahun berjalan. Sehingga begitu awal tahun, kegiatan bisa langsung dilaksanakan,” jelas Fatoni.
Selain itu, dalam rangka percepatan realisasi anggaran, telah ada MoU antara Mendagri, Kepala LKPP, Kepala BPKP No. 027/6692/SJ, 2 Tahun 2021 dan MoU-8/K/D3/2021 tentang Pengadaan Dini atas Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan pemda yang sudah ditandatangani sejak tanggal 1 Desember 2021.
Percepatan realisasi anggaran sudah banyak solusi dan regulasinya. “Kemudian ada e-katalog, ada toko daring. E-katalog ada dua, ada lokal dan nasional. Ini untuk mempercepat realisasi APBD, untuk pertangungjawaban juga tidak sulit. Kemudian ada Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sudah ada Permendagri yang mengatur,” tegas Fatoni.
Selaras dengan Dirjen Bina Keuda, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah LKPP, Iwan Herniwan menyampaikan, pelaksanaan pengadaan dini atas pengadaan barang/jasa sudah bisa dimulai pada bulan Juli/Agustus, sebelum Perda tentang APBD. Hal ini sesuai amanah Pasal 50 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
“Mengalihkan proses pengadaan secara manual menjadi transaksi melalui katalog elektronik lokal dan toko daring. Kemudian menginput Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP),” pungkas Iwan Herniwan.(*)
-
Batam3 hari ago
Profesor Samsul Rizal Terpilih sebagai Rektor Uniba, Ini Profilenya
-
BP Batam6 hari ago
BP Batam Klarifikasi Tuduhan Muhammad Rudi Bongkar Paksa Rumah Ibadah
-
Headline7 hari ago
Oknum ASN Pemkab Natuna Terjaring Pesta Narkoba di Ssbuah Rumah
-
BP Batam7 hari ago
Brigjen Pol Rudi Hananto Nugroho Resmi Jabat Direktur Pengamanan Aset BP Batam
-
Headline2 hari ago
Survei Pilwako Batam: Elektabilitas Marlin Agustina Tertinggi Dibanding Calon Lain
-
Batam5 hari ago
Polda Kepri Tangkap 5 Orang Tersangka dan Selamatkan 12 Korban PMI Ilegal
-
BP Batam6 hari ago
Masyarakat Batam Tumpah Ruah Hadiri Buka Puasa Bersama di Engku Putri
-
BP Batam6 hari ago
Muhammad Rudi Berikan Bantuan Rp200 Juta untuk Pembangunan Masjid Bukrota Wa Ashila