Nasional
PUPR : 30 Persen Biaya Pembangunan Jembatan Batam-Bintan Ditanggung Pemerintah
KABARBATAM.COM – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan pembangunan Jembatan Batam-Bintan sepanjang 7 km tak bisa sepenuhnya mengandalkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, tidak bisa totalitas dibiayai oleh KPBU, tetapi harus ada porsi dibantu oleh Pemerintah. Porsi Pemerintah sekitar 30 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/4/2021).
Menurut Yudha, Jembatan Batam-Bintan termasuk jembatan khusus. Itu nantinya terdiri dari 2 jembatan, yakni Batam-Tanjung Sauh dan Tanjung Sauh-Bintan. Nantinya porsi pembiayaan pemerintah berada di jembatan penghubung Batam-Tanjung Sauh.
Sedangkan untuk Jembatan Tanjung Sauh-Bintan akan dibangun oleh investor melalui proses lelang.
“Jembatan Batam ke Tanjung Sauh sekitar 2 ribu meter dan Tanjung Sauh ke Bintan 5 ribu meter, jadi total panjangnya sekitar 7 ribu meter,” terang Yudha.
Desain awal pembangunan jembatan ini sejatinya sudah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 2005 dan diperbarui pada 2010. Namun, karena ke depan berbentuk jembatan tol, terdapat perubahan.
Nantinya, lebar jembatan yang sebelumnya dirancang 28 meter akan ditambah menjadi 33 meter.
“Untuk jembatan Tanjung Sauh ke Bintan yang KBPU, nanti desain yang ada menjadi basic design untuk diupdate oleh investor menjadi DED (detail engineering design), sehingga untuk ditindaklanjuti apa yang kurang difinalisasi,” imbuhnya.
Sementara jembatan Batam-Tanjung Sauh yang menjadi tugas pemerintah, akan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. “Sehingga saat proses KPBU selesai, DED-nya juga selesai,” tuturnya.
Yudha mengatakan untuk progres saat ini masih dalam tahap finalisasi pembahasan KPBU dan diharapkan segera mulai konstruksi.
Jembatan Batam-Bintan akan mendukung rencana pembangunan pelabuhan peti kemas di Tanjung Sauh dan shelter-shelter di Pulau Bintan, sehingga juga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta meningkatkan konektivitas di wilayah Kepulauan Riau.
Jembatan itu diharapkan bisa mengurangi waktu tempuh dan juga biaya transportasi orang dan barang.
“Bapak Menteri PUPR dan Bapak Presiden berharap 2024 tidak ada pembangunan fisik. Itu menjadi concern kami, maka targetnya sebelum 2024 jembatan ini sudah selesai,” pungkas Yudha.
Author : Fikri
Source : CNN Indonesia
-
Natuna18 jam agoWFH Segera Diterapkan untuk ASN Pemkab Natuna
-
Bintan2 hari agoLepas 44 Jamaah Calon Haji, Bupati Roby: Khusyuk Beribadah, Selamat Pergi dan Selamat Kembali
-
Bintan2 hari agoJadi Ketua YKI Bintan, Hafizha Tegaskan Komitmen Putuskan Angka Kasus Kanker di Bintan
-
Batam2 hari agoSidang KKEP Putuskan PTDH Empat Anggota Polda Kepri Terkait Kasus Tewasnya Bripda NS
-
Headline2 hari agoGubernur Ansar Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Strategis DPRD Provinsi Kepri
-
Batam2 hari agoNenny Dwiyana Nyanyang Pimpin Wanita Islam Kepri, Siap Perkuat Peran Perempuan dalam Pembangunan
-
Bintan2 hari agoSekda Ronny Kartika Paparkan Indeks Profesionalitas ASN pada Latsar CPNS Bintan Angkatan XXI
-
Headline2 hari agoDewi Ansar Dikukuhkan sebagai Ketua YKI Kepri 2026–2031



