Realisasi APBD Kepri Sampai April 2021 Sudah Tercapai 20,30 Persen

Tanjungpinang, Kabarbatam.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini terus memaksimalkan penyerapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2021. Tidak dipungkiri proses penyerapan APBD tahun ini mengalami keterlambatan karena ada perubahan regulasi keuangan daerah dari Permendagri No. 13/2006 menjadi Permendagri No. 77/2020 sehingga sistemnya juga berubah dari Simda menjadi SIPD.

Dampaknya kalau tahun lalu bisa mencairkan dana di awal tahun, sesuai arahan pemerintah pusat, sekarang tidak bisa lagi karena harus disesuaikan dengan SIPD. Khusus untuk gaji ASN bisa dicarikan karena ada perintah khusus dari Kemendagri dengan cara manual. Untuk kegiatan lain selain gaji belum bisa dilakukan, seperti bayar listrik, air, dan operasional lainnya, termasuk lelang-lelang kegiatan di SKPD (satuan kerja perangkat daerah) juga belum bisa dilakukan.

Sementara di implementasi SIPD setiap nomenklatur keuangan daerah juga ada perubahan. SIPD tidak ada lagi belanja langsung atau tidak langsung, tetapi yang ada belanja transfer, belanja operasional, belanja modal, sampai belanja tak terduga. Dan system baru ini harus diadopsi oleh pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran, pembiayaan penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan monev/evaluasi. Termasuk selaras dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Mewajibkan Penerapan SIPD. Apabila tidak dikenakan sanksi penundaan transfer DAU (dana perimbangan bersumber dari pemerintah pusat).

Meski begitu, tentu sangat diharapkan seluruh OPD di Pemprov Kepri tetap bekerja keras agar dengan sistem baru ini penyerapan anggaran bisa maksimal. Dari data yang masuk, sampai 18 Mei 2021 realisasi pencairan APBD melalui SP2D sudah mencapai 20,30 persen. Dengan rincian realisasi sesuai Spj Belanja Operasional 16,17 persen, Belanja Modal 1,20 persen, Belanja Tak Terduga 16,37 persen, Belanja Transfer 50,90 persen.

Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad terus menginstruksikan ke seluruh OPD agar gerak cepat dalam penyerapan dana APBD tahun anggaran 2021. Hal itu selalu ditegaskannya Gubernur saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi dengan para pimpinan OPD. Sesuai dengan instruksi Presiden, Gubernur selalu minta seluruh pimpinan OPD untuk segera membelanjakan anggarannya. Karena anggaran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membantu pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Guna mempercepat penyerapan anggaran tersebut, Gubernur juga sudah meminta seluruh pimpinan OPD untuk berkomitmen dalam pencapaian target fisik dan keuangan di setiap tri wulan.

Lebih jauh Gubernur Ansar Ahmad juga mengingatkan para pimpinan OPD untuk selalu memperhatikan proses administrasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur berharap seluruh administrasi lengkap dan sesuai dengan kondisi fisik pekerjaan di lapangan sehingga terhindar dari persoalan hukum.

Angka Ekspor Naik

Dalam tiga bulan terakhir neraca ekonomi dan perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau juga cukup menguat. Hal ini tergambarkan dari angka ekspor kita yang terus mengalami kenaikan. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat nilai Ekspor Kepri di bulan April 2021 mencapai US$1.380,60 juta atau naik 1,90 persen dibanding bulan Maret 2021.

Untuk ekspor migas kalau di bulan April tahun 2020 tercatat hanya US$123,42 juta maka di bulan yang sama di tahun 2021 nilai ekspor migas kita mencapai US$ 240,59 juta atau naik sekitar 94,94 persen.

Sementara khusus ekspor komiditi non migas di bulan April tahun 2020 tercatat US$725,04 juta maka di bulan April tahun 2021 ini mengalami kenaikan 57,23 persen dengan nilai US$ 1.140,01 juta. Kenaikan angka ekspor yang merupakan bagian dari indikator makro ekonomi ini diharapkan mampu menjadi engine penggerak bagi ekonomi-ekonomi kecil yang akhirnya bisa mendorong daya beli masyarakat selain belanja pemerintah melalui realisasi APBD.

Dan tentu langkah Ansar Ahmad yang baru menjabat belum sampai tiga bulan menjadi Gubernur Kepulauan Riau ini masih terus dilakukan untuk menggesa setiap program yang sudah dicanangkan. Selain memperkuat loby ke pemerintah pusat dalam rangka mencari dukungan anggaran, Ansar Ahmad juga memperkuat sistem di dalam Pemprov Kepri agar mesin pemerintah berjalan dengan baik dan sesuai harapan masyarakat. (*)