Rencananya Jokowi Hadir Pada HPN 2020 di Banjarmasin

Kabarbatam.com – Gubernur Kalimantan Selatan siap sambut dengan tangan terbuka para peserta yang akan datang dari berbagai daerah dalam memperingati HPN (Hari Pers Nasional) 2020 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sepekan mendatang.
“Kita di Kalimantan Selatan dengan segala perangkat, siap menyambut peserta HPN dengan senyuman manis,” kata Sahbirin Noor Gubernur Kalimantan Selatan, saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pemprov Kalsel dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional 2020 di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, belum lama ini.
Pemprov Kalsel dan Panitia HPN 2020 kini tengah mematangkan persiapan yang rencannya akan berlangsung pada tanggal 7 hingga 9 Februari 2020. Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari mendorong agar pelaksanaan HPN 2020 benar-benar membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Kita sungguh sangat serius dan kita gembira HPN digelar di Banjarmasin,” ungkap Gubernur Kalsel ini.
Kehadiran pers di bumi Lambung Mangkurat dikatakan Sahbirin Noor bisa membawa kesejahteraan untuk Kalimantan Selatan, dimana Kalimantan Selatan juga siap menjadi pintu gerbang ibu kota negara. Kalimantan Selatan juga punya latar belakang sejarah panjang untuk menjadi kota besar.
“Kota Banjarmasin itu usianya lebih tua dari kota Jakarta,” katanya.
Selain itu Kalimantan Selatan juga kaya akan adat dan budaya, menurutnya kondisi tersebut bagus untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kalsel juga bisa disingkat Kalian Selamat. Kita ingin yang masuk ke wilayah Kalsel dalam kondisi selamat. Itulah harapan kita, kita punya dasar, kemanusiaan adalah pertimbangan tertinggi untuk berbangsa dan bernegara di RI,’’ ujar Sahbirin Noor .
Sementara itu,  Ketua Panitia HPN 2020 sekaligus Ketua Umum PWI, Atal S Depari mengatakan diperkirakan akan ada sekitar 3 ribu orang yang hadir dan apabila tidak ada halangan juga akan hadir Presiden Joko Widodo dan sejumlah Menteri dan 24 Duta Besar Negara sahabat.
“Para Menteri yang akan hadir diantaranya Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB),” terang Ketua Umum PWI Pusat ini.(*)