RPJMD 2025–2029 Jadi Arah Strategis Pembangunan Kota Batam

Batam, Kabarbatam.com – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2025–2029 dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Rabu (28/5/2025).

Dalam rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Batam tersebut, sekaligus dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang akan mendalami pembahasan Ranperda tersebut.

Amsakar menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan peta jalan pembangunan lima tahun ke depan yang merefleksikan visi dan misi kepala daerah.

“Visi Batam sebagai Kota Madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, serta menjadi pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara, harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan program pembangunan,” ujarnya.

Pemerintah Kota Batam, kata Amsakar, menempatkan pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai prioritas utama, dengan UMKM sebagai ujung tombaknya.

“Kami berkomitmen memperkuat ekosistem UMKM melalui pendampingan usaha, pelatihan, promosi produk lokal, serta akses pembiayaan,” jelasnya.

Dalam upaya tersebut, Pemkot tengah menjajaki kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah guna menghadirkan skema pinjaman tanpa bunga bagi pelaku UMKM.

Amsakar menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya difokuskan di wilayah pusat kota. Pemerataan infrastruktur dan layanan publik hingga ke wilayah pesisir dan hinterland menjadi bagian penting dalam RPJMD.

Pandangan ini, menurutnya, sejalan dengan masukan dari Fraksi PDIP dan Fraksi PAN, Demokrat, PPP.

Menjawab masukan Fraksi Gerindra, Amsakar menyampaikan bahwa pengelolaan sumber daya air, termasuk pengembangan sistem drainase, telah menjadi program prioritas. Fokus diarahkan pada penanganan banjir serta pemenuhan air bersih, khususnya di wilayah hinterland. Adapun untuk wilayah mainland, peningkatan layanan akan dikoordinasikan bersama BP Batam.

Dalam sektor pendidikan, Pemkot berkomitmen meningkatkan akses melalui pembebasan biaya sekolah negeri, subsidi untuk siswa di sekolah swasta, hingga penyediaan seragam gratis. Penambahan ruang kelas juga menjadi perhatian utama.

Sementara di bidang kesehatan, Pemkot terus memperluas layanan gratis bagi warga ber-KTP Batam dan memperkuat perlindungan bagi pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait usulan pembangunan RSUD Tipe D, Amsakar menyatakan saat ini Pemkot masih memaksimalkan fungsi puskesmas dan RSUD Embung Fatimah, namun tetap membuka peluang untuk pengembangan di masa depan.

Amsakar menyatakan RPJMD 2025–2029 akan mengedepankan pendekatan pembangunan rendah karbon dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Salah satu langkah konkret adalah pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan dan peningkatan layanan kebersihan hingga ke kawasan permukiman.

Merespons Fraksi PDIP, Amsakar menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang bukan hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga paradigma pelayanan publik.

“Birokrasi adalah motor penggerak pembangunan. Kita butuh aparatur yang bersih, efisien, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemkot Batam dan BP Batam sebagai pilar utama percepatan pembangunan dan perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Terkait pandangan Fraksi PKS mengenai belum selarasnya pertumbuhan ekonomi dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, Amsakar mengakui hal itu menjadi bahan evaluasi penting.

“Ke depan, kami akan mengarahkan strategi pembangunan yang lebih inklusif, yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.

Pemkot Batam juga menyambut baik berbagai usulan strategis, seperti program Batam Terang, pemasangan CCTV untuk mendukung konsep Smart City, hingga perhatian terhadap legalitas kampung tua.

Amsakar menegaskan bahwa peningkatan daya saing tenaga kerja lokal akan ditempuh melalui peningkatan kompetensi, kemitraan dengan industri, dan literasi digital. Ia menekankan, warga lokal harus menjadi aktor utama dalam pembangunan daerah.

Mengakhiri sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas seluruh masukan fraksi DPRD yang konstruktif dan menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi dokumen strategis yang berpihak pada masyarakat.

“Kami harap proses pembahasan bersama Pansus dapat memperkaya isi RPJMD agar benar-benar menjadi panduan pembangunan yang komprehensif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” pungkasnya. (*)