Soerya Respationo Siap Maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada 2020

Batam, Kabarbatam.com– Ketua DPD PDIP Provinsi Kepri menyatakan kesiapannya maju di Pilgun Kepri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang. Hal itu dikemukakan Soerya di sela Konferta dan Konfercab PDIP Kepri dan Kota Batam, Sabtu ( 29/6/2019).

Soerya mengatakan bahwa dirinya siap maju di Pilgub 2020 mendatang apabila diminta oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bila DPP menberikan rekomendasi, maka Soerya siap maju.

“Saya siap jika itu perintah partai. Saya dari dulu petugas partai, jadi apapun harus siap, jadi Gubernur, Wakil Gubenur ataupun jadi petugas DPP PDI Perjuangan saya siap tergantung rekomendasi dari DPP,” kata Soerya.

Namun siapa yang akan mendampingi Soerya pada  Pilkada Serentak 2020, mantan Wakil Gubernur Kepri ini berani memyimpulkan. “Belum, itu (calon wakil gubernur) nanti setelah ada keputusan partai. Termasuk partai pengusung,’ ujarnya.

Sekadar diketahui, PDIP menggelar Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang bertempat di ruang New York Lt.5 Harmoni One Hotel, Sabtu (29/6/2019).

Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga mengatakan, DPP datang ke Batam, Provinsi Kepri diutus oleh rapat Dewan Pimpan Pusat (DPP) untuk mengevaluasi PDIP di Kepri.

Eriko mengatakan bahwa PDIP harus mempersiapkan diri menyambut Pilkada serentak yang akan digelar tahun depan. Untuk itu, kata dia, PDIP merasa perlu konsolidasi di Kepulauan Riau.

Beberapa kota/kabupaten di Kepri akan menggelar Pilkada 2020. Di antaranya Batam, Bintan, Karimun, Lingga, Anambas, ternasuk Provinsi Kepri.

“Kita sedikit lagi bisa memenangkan pilkada, karena kita bisa lihat pada proses-proses yang lalu. Targetnya, kalau bisa menjadi nomor satu di Kepri atau Gubernur,” jelas Eriko.

Ia mengatakan, Kalau secara pribadi PDIP ingin mendudukan kadernya sebagai orang nomor satu di Kepri yaitu Gubernur Kepri. Pengalaman pilkada sebelumya harus menjadi pelajaran, jangan sampai hal yang sama terulang.

“Untuk calonnya sendiri baik pilkada provinsi, kota maupun kabupaten, mekanismenya tetap diusulkan dari kepengurusan DPD partai ke DPP partai, setelah itu ada tahapan psikotes dan sebagainya,” pungkasnya.(*)