Solusi untuk Kepri Menghadapi Tarif Impor yang Dikenakan Presiden AS Donald Trump

Batam, Kabarbatam.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri mendorong pemerintah, baik pusat, provinsi, kota/kabupaten dan BP Batam untuk melakukan terobosan merespon kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan biaya masuk (impor) sebesar 30-32 persen.

Demikian disampaikan Ketua Umum Kadin Kepri Akhmad Maruf Maulana, dari Arab Saudi, kepada Kabarbatam.com, Jumat (5/4) waktu Indonesia.

“Kami berharap Gubernur, Wali Kota Batam ex-officio Kepala BP Batam mengundang Kadin, Apindo, dan stakeholders lainnya untuk membahas langkah-langkah konkret apa yang dapat kita lakukan bersama menyikapi kebijakan Presiden AS terkait pengenaan biaya impor di AS, mengingat industri-industri kita umumnya berorientasi ekspor, termasuk ke AS,” ungkap Maruf.

Sejumlah perusahaan atau investasi baru asal AS yang masuk ke Batam saat ini, kata Maruf, juga mengekspor produknya ke AS. Mereka berinvestasi di Batam dengan tujuan agar tidak dikenakan biaya masuk ke Amerika, namun ternyata kebijakan terbaru dari Trump justru menerapkan biaya impor hingga 32 persen.

“Tentu hal ini juga berdampak bagi sejumlah kawasan industri di Batam yang orientasi ekspornya ke Amerika Serikat. Perlu ada terobosan dan loncatan besar dalam merespons hal ini,” ujarnya.

Langkah-langkah konkret tersebut, kata Maruf yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, misalnya memberikan berbagai kemudahan atau relaksasi agar investor yang berinvestasi di Batam bisa tetap eksis. Termasuk menurunkan biaya-biaya yang dinilai masih membebani dunia usaha.

“Seperti retribusi pajak-pajak, di antaranya tarif PPJU agar tetap menyesuaian dengan tarif PLN. Kemudian perizinan-perizinan agar dipermudah dan dipercepat karena saat ini terdapat beberapa investor baru yang sudah membangun dan menanamkan modalnya di Batam,” ungkap Maruf.

Selain itu, sambung Maruf, memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang baru masuk ke Kepri. “Kita ada sekitar 7 PSN di Kepri dan telah ditandatangani Perpresnya, nah ini yang kita minta agar dipercepat prosesnya dan dipermudah perizinannya agar investor tertarik dan nyaman berinvestasi di Kepri, khususnya Batam,” ungkap Waketum Kadin Indonesia Membidangi KEK, Kawasan Industri, dan PSN.

Investor-investor baru tersebut, kata Maruf lagi, ada masuk di Kawasan Industri Batamindo, Tunas, Panbil, Citra Tubindo, Wiraraja, dan kawasan industri lainnya yang kebanyakan ekspor produk-produknya ke AS.

“Langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah mencari peluang-peluang baru yang dapat kita gerakkan, yakni memberi solusi kepada pemerintah agar supaya industri dapat tetap eksis, misalnya membuka segera kran ekspor listrik. Karena Kepri ini potensial untuk ekspor listrik ke Singapura, dan kita jadikan Kepri dan Batam khususnya sebagai salah satu kawasan Energi Baru Terbarukan (EBT) terbesar di ASEAN,” ujarnya.

“Kita jadikan wilayah kita, pulau-pulau kita sebagai kawasan yang potensi sebagai kawasan industri untuk EBT di wilayah ASEAN,” terangnya.

Selain itu, tambah Maruf, mendorong industri dan dunia usaha untuk mencari peluang tujuan ekspor selain Amerika Serikat. “Kita bahas dan diskusikan bersama untuk mencari peluang tujuan ekspor selain ke AS,” pungkasnya. (war)