Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban: Sekdaprov Kepri Dorong Percepatan Akses Informasi Publik

Tanjungpunang, Kabarbatam.com — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya keterbukaan informasi di lingkungan birokrasi. Melalui Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Rakor-Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Rabu (18/6/2025),

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara menyerukan pentingnya membangun pemerintahan yang dapat dilihat dan dinilai masyarakat secara terbuka.

“Masyarakat kini menuntut akses informasi yang terbuka dan sejelas-jelasnya. Jangan sampai karena kita menutup-nutupi, malah menimbulkan kecurigaan. Pemerintahan hari ini tidak bisa lagi berjalan di balik layar,” ujar Adi di hadapan peserta Rakor yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kepri dan Kabupaten/Kota.

Adi menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian integral dari pembangunan zona integritas, yang akan mengantarkan pemerintah pada status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

“Ibarat ikan dalam akuarium, semua gerak-gerik kita harus terlihat. Kalau ingin zona integritas terbentuk, kuncinya ada pada transparansi. Kita buka informasi, kita bangun kepercayaan,” katanya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Rega Tadeak Hakim, Ayu Rizkia, dan Ketua Komisi Informasi Kepri, Arison. Dalam forum tersebut, para pemangku kebijakan didorong untuk memahami kembali peran strategis mereka dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

Bukan Sekadar Nilai, Tapi Tanggung Jawab

Rega menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keterbukaan informasi publik tak bisa hanya diukur dari nilai evaluasi tahunan Komisi Informasi. Lebih dari itu, katanya, keterbukaan adalah tanggung jawab etis seluruh badan publik.

“Apakah Kepulauan Riau informatif atau tidak, itu bukan hanya tergantung pada Diskominfo. Perangkat daerahlah penentunya. Mereka yang memegang seluruh data dan informasi yang dibutuhkan publik,” ujar Rega.

Ia mengingatkan bahwa dalam struktur pelayanan informasi, Diskominfo hanya berfungsi sebagai koordinator. Pelaksana utama di lapangan adalah masing-masing OPD yang wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan domain kewenangannya.

Upaya Memperkuat PPID Pelaksana

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Rakor-Bimtek ini merupakan bagian dari upaya penguatan kapasitas PPID pelaksana di seluruh wilayah Kepri.

Ia menekankan lima sasaran utama: menyamakan pemahaman PPID mengenai kewenangan dan prosedur informasi publik, memberikan standarisasi pelayanan informasi, menguatkan sinergi antarunit, serta mendorong optimalisasi layanan yang sesuai dengan standar nasional.

“Kita ingin mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Keterbukaan bukan sekadar jargon, tapi pilar utama kepercayaan publik,” ucap Hendri.

Membangun Budaya Data yang Sehat

Menutup arahannya, Sekdaprov Adi menyinggung pentingnya membangun ekosistem data yang sehat sebagai fondasi keterbukaan informasi. Ia meminta agar seluruh data yang dimiliki OPD diolah secara cermat sebelum disampaikan sebagai informasi kepada publik.

“Data yang kita berikan harus utuh, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Inilah yang akan membentuk kebijakan publik yang tepat sasaran dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Dalam era digital saat ini, Pemprov Kepri juga berkomitmen untuk memperluas akses informasi publik melalui kanal daring seperti website resmi dan media sosial. Tantangannya, menurut Adi, bukan pada teknologi, tetapi pada kemauan untuk membuka diri kepada publik. (Jlu)