Wabup Jarmin: Fokus Pelunasan Utang, Program Prioritas Natuna Tetap Berjalan

Natuna, Kabarbatam.com – Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, menyesalkan adanya pihak-pihak yang dinilai menyudutkan pemerintah daerah di tengah kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah berupaya menyelesaikan kewajiban utang dari periode sebelumnya, yang berdampak pada terbatasnya ruang gerak anggaran.

“Kami perlu meluruskan kondisi yang sebenarnya agar masyarakat tidak terpengaruh isu negatif maupun informasi yang tidak benar,” kata Jarmin saat penyaluran zakat di Kantor Baznas Natuna, Ranai, Kamis (16/4/2026).

Menurut Jarmin, pada awal masa jabatan, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan program kerja, tetapi juga menanggung kewajiban yang harus diselesaikan, termasuk utang daerah dengan nilai yang cukup besar.

Ia mengungkapkan, sepanjang 2025, pemerintah daerah belum dapat leluasa menjalankan pembangunan skala besar karena anggaran difokuskan untuk pembayaran utang, sebagaimana menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Pada tahun ini saja, sekitar Rp30 miliar harus tetap dibayarkan. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap memastikan hak ASN seperti TPP dan THR tetap terpenuhi,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, terdapat dana dari pemerintah pusat yang diharapkan dapat membantu penyelesaian kewajiban tersebut, namun belum seluruhnya terealisasi.

Di sisi lain, struktur belanja daerah juga menjadi tantangan. Belanja pegawai yang telah melampaui 30 persen dari APBD, ditambah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), semakin membatasi kapasitas fiskal daerah.

Meski demikian, pemerintah daerah memastikan sejumlah program prioritas tetap berjalan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Program tersebut antara lain pinjaman tanpa bunga bagi pelaku usaha, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan seperti ojek, buruh, petani, dan nelayan, serta pemberian insentif bagi guru ngaji, imam, marbot, dan bantuan untuk lansia.

“Dalam kondisi keuangan seperti ini, kami memang belum bisa melaksanakan kegiatan besar. Tahun 2025 difokuskan untuk penuntasan kewajiban sampai tahun ini masih sisa utang tahun 2024 sebesar Rp 30 m,” kata Jarmin.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi Bupati Natuna, Cen Sui Lan, yang dinilai berhasil memperjuangkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Beberapa di antaranya pembangunan pasar ikan melalui dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) senilai Rp90 miliar yang sempat tertunda selama satu dekade.

Pengembangan Pelabuhan Selat Lampa sekitar Rp24 miliar, serta program kampung nelayan di Desa Cemaga Utara. Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan 16 titik kampung nelayan Merah Putih di Natuna.

Di sektor pendidikan, Pemkab Natuna tengah menyiapkan program sekolah rakyat yang berlokasi di kawasan Masjid Agung, diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara gratis, mulai dari tingkat SD hingga SMA.

Saat ini, proses lelang pembangunan sekolah tersebut sedang berjalan dengan nilai anggaran sekitar Rp215 miliar. (Man)