Connect with us

Batam

Wagub Nyanyang: Perlu Kebijakan Strategis Pengembangan Perumahan di Perkotaan

Published

on

Fe4bcecddc24d84dcce1cafd6b0d6284
Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura membuka Rapat Koordinasi Dan Sinergi Penanganan Permasalahan Perumahan Perkotaan Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Riau bertempat di Ruang Balairung Sari BP Batam, Kamis (24/7).

Batam, Kabarbatam.com – Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura membuka Rapat Koordinasi Dan Sinergi Penanganan Permasalahan Perumahan Perkotaan Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Riau bertempat di Ruang Balairung Sari BP Batam, Kamis (24/7).

Kegiatan dihadiri langsung Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI Noviza Dwiarti Arsyad Temenggung, FKPD Provinsi Kepri, Buapti/Walikota dari Provinsi Kepri, Riau dan Sumbar dan hadirin perserta lainnya.

Wagub Nyanyang dalam sambutannya mengawali dengan menyatakan, kalau, Pemerintah Provinsi Kepri sangat berkomitmen penuh, untuk terus mendukung setiap langkah, guna mengembangkan satu kawasan permukiman, termasuk dengan menyediakan berbagai fasilitas pendukung di dalamnya.

Pemerintah Provinsi Kepri juga terus mendukung semua kebijakan program 3 Juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Gibran, yang ditandai dengan yang telah dilaksanakannya, rehabilitasi rumah tidak layak huni yang mencapai 99 unit pada tahun ini.

“Tahun depan, kita juga telah menganggarkan tidak kurang 700 unit rumah layak huni di seluruh wilayah Kepulauan Riau, ” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kepri juga selalu berkomitmen untuk terus menangani pemukiman pesisir, mengingat Kepri yang luas wilayahnya ada lautan dan kepulauan. Dimana kita telah membangun tidak kurang 200 unit rumah untuk suku laut yang ada di Kabupaten Lingga.

“Termasuk kita telah melakukan rehabilitasi 10 rumah tidak layak huni yang ada di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang dan 9 rumah tidak layak huni di Pulau Temoyong Kota Batam, ” tambahnya.

Bahkan untuk melalukan penanganan atas permaslaahan rumah tidak layak huni di pesisir, Pemprov Kepri telah melakukan sejumlah langkah. Diantaranya, rehabilitasi, pengusulan pembangunan rumah susun, pengusulan pemugaran kawasan hingga relokasi kawasan kumuh pesisir.

“Itulah kebijakan yang terus dilakukan, guna mendukung kebijakan perumahan bagi masyarakat kurang mampu termasuk yang ada di Kepulauan Riau, “pungkas Wagub Nyanyang. (fik)

Advertisement

Trending