DPRD KKA Kunker ke Kemendagri RI terkait Peran BPD dan Pemerintah Desa

Anambas, Kabarbatam.com– Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dalam rangka konsultasi terkait permasalahan fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di KKA. Jum’at pagi (17/1/2020).
Hal tersebut menjadi perhatian oleh Komisi I DPRD Anambas yang diketuai oleh Yusli,Ys,S.IP, Wakil Ketua Rocky H Sinaga, Sekretaris Mariady dan anggota Hj.Tetti Hadiyati,SH, Syafrilis,SH. Hadir juga Wakil Ketua II DPRD Anambas Firdiansyah dan Kepala Dinas Sosial KKA dalam konsultasi tersebut.
Hal itu disambut baik oleh Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Desa Subdit Fasilitasi BPD dan Musyawarah Desa Kasi Fasilitasi BPD, Zaenal Abidin,S.IP yang menjelaskan bahwa tugas dan fungsi BPD telah diatur dalam Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP).
“Ada 3 lembaga dalam pemerintahan desa, salah satunya yaitu BPD yang mana tugas dan fungsinya telah diamanatkan dalam UU No 6, PP No 43 kemudian di Perubahan PP No 47 serta di Peraturan Kemendagri di No 110 tahun 2016,” terang Zaenal.
Lanjut Zaenal bahwa dari amanat UU, PP dan Peraturan Kemendagri tersebut telah diuraikan tugas dan fungsi BPD yang sangat banyak jika ditelaah lebih dalam lagi.
Yusli,Ys,S.IP selaku Ketua Komisi I DPRD Anambas yang membidangi bagian pemerintahan itu mengatakan dengan konsultasi tersebut bisa menjadi acuan dan ide untuk menyelesaikan permasalahan terkait BPD di Anambas.
“Mudah-mudahan dalam diskusi ini kita bisa mendapatkan acuan atau ide agar kedepannya permasalahan ini bisa terselesaikan selain itu terimakasih kami ucapkan kepada pihak Direktorat Jenderal Bina Desa yang telah berbagi ilmu kepada Komisi I DPRD Anambas,” ucap Yusli sambil menutup diskusi tersebut.
Diketahui Kabupaten Kepulauan Anambas sampai saat ini telah memiliki 52 Desa dan setiap pemerintahan desa mempunyai BPD yang beranggotakan 7-8 orang setiap Desanya.(edy)