APBD Natuna Disetujui Rp 1,4 Triliun, Namun Asumsi Anggaran Hanya Rp 1,3 Triliun Lebih

Natuna, Kabarbatam.com – DPRD Natuna menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Natuna tahun 2025 sebesar Rp1,4 triliun dalam paripurna pandangan akhir fraksi di DPRD Natuna, Senin (25/11).

RAPBD Natuna tahun 2025 terdiri belanja operasional sebesar Rp 988 miliar lebih, diantaranya belanja pe gawai sebesar Rp 546 miliar lebih atau 46 persen. Belanja barang sebesar Rp 386 miliar lebih, belanja hibah sebesar Rp 41,17 miliar , belanja sosial Rp 13 miliar belanja modal 315,17 miliar, belanja tidak terduga dan belanja transfer Rp 120 miliar.

Dalam paripurna yang dipimpin ketua DPRD Natuna Rusdi tersebut, sejumlah fraksi menyoroti persoalan pembangunan ekonomi yang belum menyentuh pada perencanaan APBD tahun 2025 serta belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah, baik disektor perikanan, kelautan maupun di pariwisata.

Bahkan dari fraksi Golkar, menilai pentingnya pemerintah daerah membangun gudang logistik di wilayah Kecamatan yang terdampak musim Utara, untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Sekretaris fraksi Golkar, Azi mengatakan, Buat trobosan baru dan upaya inovatif potensi unggul daerah, setkot perikanan kelautan dan pariwisatanya,

Fraksi Golkar sambungnya mengharapakan pemerintah daerah menerpkan pemerataan pembangunan. Pembangunan yang mengakomodir mussrenbang Kecamatan. Memberikan perhatian serius bidang pendidikan dan kesehatan sesuai ketetapan undang undang berlaku dan tepat sasaran.

Menjaga ketersediaan sembako di jauh kabupaten wilayah selatan , pulau Serasan, diwaktu terntu, saat ini sangat ekstrim, tidak izin kapal kayu, dan ancam kecelakaan kapal angkut sembako.

“Kami berharap pada APBD Natuna dapat berorientasi pada kemakmuran masyarakat,” ujarnya.

Sementara ketua DPRD Natuna Rusdi mengatakan, optimis realisasi APBD tahun 2025 dapat tercapai. Mengingat estimasi pendapatan Rp 1,3 triliun. Sementara APBD Natuna disahkan sebesar Rp 1,4 triliun.

“Ya kita optimis RAPBD tahun 2025 bisa tercapai. Kalau tidak ada perubahan aturan aturan di pusat dan PAD dapat meningkat,” ujarnya. (Man)