Kabar Baik…BP Batam Tunda Penerapan Tarif Jalan Penghubung Piayu-Punggur

Batam, Kabarbatam.com – Wacana penerapan retribusi bagi pengendara yang melintas di jalan penghubung Dam Duriangkang Piayu – Punggur, Kota Batam, ditunda oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Dasar penerapan tarif tersebut sebelumnya diatur dalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Sumber Daya Air, Limbah dan Lingkungan Pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan.
Penerapan tarif atau retribusi tersebut sesuai rencana mulai diterapkan pada 1 Februari 2021. Dalam Perka BP Batam tersebut, tarif bagi pengendara sepeda motor setiap melewati jalan penghubung antara Piayu-Punggur, untuk satu kali lewat, pengendara motor  membayar Rp 2000,- dan untuk berlangganan per bulan dikenakan tarif  Rp 95.000,-.
“Untuk sementara kita tunda dulu, dan akan ada revisi Peraturan Kepala (Perka) BP Batam, secepatnya kami infokan,” ujar General Manager Sumber Daya Air BP Batam, Ibrahim, Senin (1/2/2021) petang kemarin.
Jalan penghubung antara Piayu-Punggur bukan jalan umum, sehingga perlu adanya upaya pembatasan dari kegiatan masyarakat.
“Tujuannya, agar kebersihan air Waduk Duriangkang dapat terjaga, karena dari waduk itu, 70 persen warga Batam memperoleh air bersih, sehingga memang harus dijaga,” kata Ibrahim.
Pada awalnya, jalan penghubung antara Piayu-Punggur tidak dibuka untuk umum. Namun, seiring berjalannya waktu ada permintaan dari warga yang tinggal di sekitar waduk kepada pemerintah untuk membuka akses jalan penghubung Piayu-Punggur.
“Izin itu hanya diberikan kepada pengendara roda dua, sedangkan roda empat tidak diperbolehkan. Warga Piayu yang bekerja di Kabil, sangat jauh kalau harus ikut jalan umum, harus mutar lewat Simpang Kepri Mall, karena memang tak ada jalan lain lagi, selain jalan itu,” paparnya.
Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah pengguna jalan di jembatan penghubung tepat berada di sekitar waduk Duriangkang tersebut terus bertambah.
“Makanya saat ini perlu diambil langkah-langkah edukasi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ibrahim menjelaskan, penerapan tarif jalan lintas bendungan atau waduk atau Dam, bukan baru pertama kali di Indonesia. Di berbagai daerah hal itu telah diterapkan, bahkan sudah bertahun-tahun lamanya.
“Seperti di Malang Jawa Timur, warga yang melintas di jalan lintas bendungan Lahor dikenakan tarif atau retribusi. Jadi bukan hanya di Batam, di daerah lain juga sudah menerapkan,” pungkasnya. (Atok)