DPC Partai Demokrat Batam Solid Tolak KLB

Batam, Kabarbatam.com – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) kemarin, memicu polemik dari berbagai pihak.

Terkait penyelenggaraan KLB tersebut, DPC Partai Demokrat Batam menyatakan menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumut. KLB tersebut memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat 2021-2025.

“Kami kader dan Pengurus DPC Partai Demokrat menolak keras adanya KLB di Sumut kemarin,” tegas Plt Ketua DPC Partai Demokrat Batam, Hotman Hutapea, Sabtu (6/3/2021).

Dijelaskan Hotman, dalam pelaksanaan KLB PD di Sumatera Utara kemarin, kader dari DPC Batam tidak ada yang berangkat atau mengikutinya. Semua kader Partai Demokrat Kota Batam telah membuat surat pernyataan menolak KLB dan tidak ada memberikan surat kuasa kepada siapapun untuk menghadiri KLB.

“Yang saya tau tidak ada yang menghadiri KLB kemarin. Kami juga sudah membuat surat pernyataan menolak KLB tersebut,” ujarnya.

Diungkapkan Hotman, Kongres Luar Bisa (KLB) kemarin, seharusnya tidak sah karena peserta yang hadir tidak memiliki Surat Keputusan (SK).

“Apabila kongres tersebut dianggap sah, ke depannya semua partai nantinya bisa buat kongres apabila tidak suka dengan ketua umumnya. Kalau bisa kongres tanpa peserta yang sah dan tak memiliki SK, bisa semua partai nanti buat kongres kalau nggak suka sama ketumnya,” ungkapnya.

Senada diungkapkan oleh Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Batam, Helmy Hemilton bahwa pihaknya ikut menolak KLB yang diselenggarakan di Sumatera Utara.

Dikatakan Helmy, DPD dan DPC Partai Demokrat di Provinsi Kepri solid mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

“Kami baik di DPD Provinsi Kepri maupun DPC Kota Batam, menolak keras hasil KLB yang menyatakan Moeldoko sebagai Ketum, kami tetap solid mendukung AHY sebagai Ketum Demokrat,” bebernya.

Sebagai bentuk solidaritas DPC Partai Demokrat Batam, semua kader dan simpatisan tidak ada yang berangkat ke KLB di Sumatera Utara. Hal ini karena, KLB yang diselenggarakan merupakan agenda yang inkonstitusional.

“Kalaupun ada yang berangkat dari Batam, saya pastikan itu bukan pemilik suara, bisa saja kader biasa atau mantan kader yang sudah tidak jadi pengurus dan kader lagi,” pungkasnya. (Tok)