BBM Langka, Dewan akan Sidak dan Pertanyakan Kuota Premium di Batam

Batam, Kabarbatam.com – Dalam beberapa hari terakhir, bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite sempat mengalami kelangkaan. Hal ini mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Batam. Mereka mempertanyakan kuota BBM untuk Batam.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan, pihaknya akan menanyakan terkait kuota BBM terutama jenis premium dan pertalite di Batam, apakah dikurangi atau memang ada penambahan.
Tak hanya itu, kata Udin, Komisi II DPRD Kota Batam juga akan segera melakukan uji petik ke sejumlah Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Batam.
“Kami sudah koordinasikan dengan Ketua Komisi II DPRD Batam terkait hal ini. Kami akan sidak lagi. Sidak yang akan kami lakukan tidak akan kami beritahukan ke SPBU mana yang akan dikunjungi,” ungkap Udin.
Politisi PDIP ini mengatakan, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) inilah nantinya akan kelihatan berapa kuota yang masuk di SPBU tersebut. Dan berapa jumlah stok per hari pasti akan terdata.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman menegaskan premium merupakan kebutuhan pokok untuk masyarakat kota Batam. Semua transportasi di Batam rata-rata menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dalam aktivitas sehari-hari.
“Untuk kerja, angkutan umum, dan lain sebagainya. Kalau premium kurang maka aktivitas akan terganggu,” katanya. Komisi 2 DPRD Kota Batam mengimbau manajemen Pertamina bisa menyelesaikan persoalan ini. Seharusnya pimpinan Pertamina turun langsung mengecek dugaan kelangkaan BBM di lapangan.
“Jika ada kendala segera selesaikan. Jangan berlarut-larut. Saya berharap semua stakeholders mendorong Pertamina agar persoalan ini selesai,” katanya.
Terkait adanya wacana untuk menjadikan Batam sebagai percontohan penghapusan premium, Hendra berharap keputusan ini harus dikaji kembali. Pemerintah pusat harus mempertimbangkan kembali kondisi pertumbuhan ekonomi Batam. “Jangan sampai terjadi inflasi. Daya beli masyarakat bisa menurun. Ini yang mesti diperhatikan pemerintah,” pungkasnya. (yan)