Komisi II DPRD Natuna Adakan Rapat Kerja Bahas Kelangkaan BBM Solar Subsidi Khusus Nelayan

Natuna, Kabarbatam.com – Banyaknya laporan dari nelayan yang mengeluhkan kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi menyebabkan Komisi II DPRD Natuna mengadakan rapat kerja bersama Kepala Depot Pertamina Ranai, yang juga di hadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam Setda Kabupaten Natuna, Rabu (15/06/2022) pagi.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki, SH, juga di hadiri langsung oleh Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, SE, MM, Wakil Ketua I DPRD Natuna Daeng Ganda, Anggota Komisi II DPRD Natuna, Kepala UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Perhubungan Natuna, Kepala Dinas Perikanan Natuna, Kepala Dinas Ketahanan dan Pertanian Natuna.

Dalam kesempatan tersebut Marzuki menyampaikan, banyak keluhan dari para nelayan yang mengadu atas kelangkaan BBM Solar bersubsidi. Oleh karena itu, harus di hitung betul-betul berapa kuota minyak yang cukup untuk kebutuhan para nelayan.

Berdasarkan data tahun 2021 dari Kabag Ekonomi tadi, kuota minyak Solar subsidi untuk Natuna sebanyak 7700 Kilo liter= 7.700.000 Liter. Kedepan tolong di hitung kembali, berapa kebutuhan solar untuk Natuna, agar tidak ada lagi keluhan dari para Nelayan.

“Kita minta kepada BPH Migas untuk betul-betul menghitung kebutuhan solar untuk Natuna. Jangan samakan cara menghitung di daerah lain dengan Natuna, karena Pompong ukuran 5 GT milik nelayan Natuna itu, mereka melaut sampai ke perbatasan dan bermalam di laut, kadang sampai 7hari, ” ujar Marzuki.

Marzuki juga meminta kerjasama setiap pihak yang terkait agar meningkatkan pengawasan supaya kelangkaan minyak solar bersubsidi untuk nelayan tidak terjadi lagi

“Kita ingin BBM bersubsidi jenis solar ini bisa dinikmati oleh para nelayan, bukan di nikmati oleh orang yang tidak berhak menerimanya. Kalau perlu untuk meningkatkan pengawasan penjualan minyak subsidi, kita minta bantuan dengan aparat penegak hukum. Kan jelas pembelian minyak untuk nelayan ada rekomendasi dari pemerintah yang mendelegasi ke pihak kecamatan,” tegas Marzuki.

Marzuki juga berharap kepada pihak kecamatan kedepannya untuk mendata sub penyalur didaerahnya dan mencatat berapa penjualan minyak subsidi tersebut.

“Harus tahu berapa yang diberikan rekomendasi dan berapa yang diterima oleh nelayan dari Sub penyalur, jadi nanti akan ketahuan jika ada oknum penyalur yang nakal” kata Marzuki.

Lebih lanjut Marzuki juga meminta  Kabag Ekonomi untuk mengevaluasi kembali dengan mengundang semua Sub Penyalur BBM Solar agar bisa memberikan informasi kuota dan data penjualan mereka.

“Apakah sesuai dengan data DO dari SPBU, data rekomendasi oleh kecamatan untuk nelayan, disini nanti akan ketahuan dimana kesalahannya, ” terang Marzuki.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Ekonomi Natuna, Wan Sazali, menyampaikan bahwa sudah menghitung ulang dan mengajukan penambahan kuota minyak solar untuk Natuna.

”Sudah kita usulkan untuk penambahannya, semula hanya 7.700 KL, sekarang kita ajukan 11.000 KL lebih untuk Natuna,” ucapnya. (Ifn)