Kepri Jadi Destinasi Kunker Reses V Masa Sidang 2021/2022 Komisi IX DPR RI

Batam, Kabarbatam.com – Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Adi Prihantara menerima Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI yang membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan di Graha Kepri Lt. V, Batam, Senin (08/08).

Sekda Adi Prihantara dalam sambutan pembukanya menyampaikan terimakasih atas kehadiran rombongan Komisi IX DPR-RI beserta mitra atas kunjungan kerjanya ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan harapan kunjungan yang dilakukan pada hari ini akan memberikan manfaat bagi kemajuan bagi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

“Selamat datang di Kepulauan Riau, semoga kehadiran Komisi IX DPR-RI membawa perubahan yang siginifikan bagi pembangunan,” ucapnya.

Kepada rombongan Komisi IX DPR-RI, Sekda Adi juga secara singkat menjelaskan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96 persen lautan dan hanya menyisakan 4 persen daratan.

Provinsi Kepulauan Riau, terdiri dari 2 Kota yaitu Kota Tanjungpinang dan Batam serta 5 Kabupaten diantaranya Bintan, Karimun, Lingga, Natuna dan Anambas. Adapun untuk 7 Kabupaten/Kota dimaksud pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki fokus perhatian dan pengembangan yang berbeda disesuaikan dengan karakteristik dan keunggulaan daerah masing-masing.

“Kota Tanjungpinang ditujukan sebagai pusat pengembangan pemerintahan, pendidikan, dan wisata budaya melayu. Kemudian Kabupaten Bintan pengembangannya ditujukan sebagai daerah pusat pawisata internasional, Industri maintenance overhaul serta industri pengolahan makanan,“ jelasnya.

Sekda Adi menjelaskan, Kota Batam difokuskan sebagai pusat pengembangan hubungan domestik dan internasional, pariwisata, industri kedirgantraan, industri digital dan kreatif. Kemudian Kabupaten Karimun dikembangkan sebagai pusat industriu maritim dan perikanan.

“Untuk wilayah Natuna dan Anambas dikembangkan sebagai sentra perikanan dan pusat pariwisata sedangkan Kabupaten Lingga sebagai pusat pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata,” tutupnya.

Sementara itu Ketua Tim Kunker Komisi IX DPR-RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan tujuan kunjungan kerja kali ini adalah dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat dengan dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dimana Dewan Perwakilan Rakyat, sesuai dengan pasal 20 (a) UUD 1945 diamanatkan untuk memperjuangkan dan menyerap aspirasi daerah sesusi dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Pada masa reses ke V masa sidang tahun 2021/2022 ini, Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja ke 3 Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Papua,”ungkapnya.

Adapun menurutnya, kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI ke Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk antara lain yaitu pertama, menggali informasi realisasi program yang dibiayai oleh APBN. Kedua, memetakan permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan kegiatan Kementerian dan Lembaga Mitra Komisi IX DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau

Selain itu juga yang ketiga yaitu, mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat Kepulauan Riau terkait proses legislasi dan perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas komisi IX DPR RI serta yang terakhir melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing mitra diantaranya Kementerian Kesehatan, Kementarian Ketenagakerjaan, Badan POM, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), BPJS Kesehatan, BPJS Ketanagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Harapan kami, masukan dan temuan yang didapatkan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada Pemerintah untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa yang akan datang,” jelasnya.

Turut hadir pada kesempatan ini 22 anggota Tim Komisi IX DPR RI, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemenaker RI Haiyani Rumondang, Direktor Bina Kelembagaan dan Keselamatan Kerja Kemenaker RI Hery Susanto, Direktur Bina Mediator hubungan Industrial Adriani, Staf Ahli Bidang Ekonomi Kementerian Kesehatan RI Slamet, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau M. Bisri dan Kadisnaker Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata. (zah)