DPM PTSP Kepri Minta Pelaku Usaha Arena Permainan Patuhi PP Nomor 5 tahun 2021

Batam, Kabarbatam.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepri menegaskan bahwa setiap perizinan arena maupun gelanggang permainan di Batam harus melakukan upgrade sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2021.

“Untuk upgrade pengurusan izin merupakan kewenangan dari DPM PTSP Kepri melalui OSS (Online Single Submission). Sementara PTSP Kota dan Kabupaten akan melakukan pengawasan,” ungkap Kepala DPMPTSP Provinsi Kepri Hasfarizal Handra, Senin (5/6/2023) siang.

Menurutnya, arena permainan di Batam yang sudah memiliki izin usaha dari Pemerintahan Kota maupun Kabupaten masih tetap berlaku. Hanya saja, perlu dilakukan upgrade kembali.

“Masa izin usaha tersebut akan berlaku selama kegiatan usaha arena permainan masih berlangsung dan dilakukan upgrade. Sementara untuk pelaku usaha baru harus melakukan pengurusan perizinan yang baru mengikuti PP Nomor 5 tahun 2021,” ungkapnya.

Perlu diketahui, dengan beralihnya perizinan dari OSS 1.1 ke OSS RBH atau berbasis resiko, pelaku usaha wajib menginput data ulang atau mengupgrade sehingga data usahanya tercatat di dalam sistem OSS RBH.

Sebelumnya, kata Hasfarizal Handra, DPM PTSP Kepri sudah melakukan pengecekan di 6 lokasi arena permainan yang berada di Kota Batam.

“Dari hasil sidak dan cek perlengkapan pada 31 Mei 2023 lalu, semua pelaku usaha arena permainan koperatif. Mereka, bisa menunjukkan semua surat izin yang dulunya perizinan tersebut masih kewenangan dari Pemko Batam. Dan izin itu masih tetap berlaku,” tuturnya.

Lanjut, Hasfarizal Handra, saat ini semua pelaku usaha arena permainan diminta untuk mengikuti ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi nomor 4 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berbasis resiko sektor pariwisata dan perundang-undangan yang terkait.

“Jadi, kami dari DPM PTSP Kepri berikan perizinan sesuai dengan rekomendasi dari OPD teknis dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Kepri,” kata Kadis DPM PTSP Kepri.

Sementara, untuk peralatan dan mesin permainan baik elektronik maupun mekanik harus memenuhi ketentuan dan persyaratan keamanan. Tidak mengandalkan keberuntungan atau mengandung unsur perjudian, pornografi, porno aksi, dan kekerasan, .

“Pelaku usaha arena permainan ditegaskan untuk tidak mengadakan kegiatan yang mengandung unsur perjudian, dan apabila didalam kegiatan tersebut didapatkan adanya unsur perjudian maka akan dilakukan penegakkan hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Tak hanya itu, pelaku usaha arena permainan juga harus mematuhi aturan jam operasional dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

“Pemprov Kepri, bersama dengan Polda Kepri, Polresta Barelang dan Pemko Batam sewaktu-waktu akan melakukan peninjauan ke lokasi usaha dan apabila ditemukan penyimpangan akan diberikan sanksi tegas,” imbuhnya.

Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Budi Hartono mengungkapkan, pihak kepolisian setiap harinya sudah melakukan pemantauan dan monitoring di lapangan secara rutin.

“Seandainya di lokasi ditemukan adanya wasit, pemain, dan adanya uang sebagai alat transaksi, maka dapat diduga kita akan melakukan pengamanan terlebih dahulu, dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Dan jika bukti-buktinya lengkap, kita serahkan kepada Kejaksaan,” kata Budi.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam, Karya So Immanuel Gort menambahkan, peran dari Kejaksaan Negeri Batam untuk mengatasi adanya perjudian adalah selama itu memenuhi unsur, maka akan dilanjutkan dengan pelaksanaan persidangan.

“Kita dari Kejaksaan selalu berkoordinasi dengan Kepolisian yang mana setelah mendapatkan laporan dan dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), selama memenuhi unsur pasal perjudian atau pasal 303, maka akan kita naikkan ke persidangan,” tutur Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam, Karya So Immanuel Gort. (Atok)