ASN dan Warga Bakal Ramai Pindah ke Ibu Kota Baru, Harga Tanah di Kaltim Melonjak?

Jakarta, Kabarbatam.com– Presiden Joko Widodo sudah memutuskan bahwa Ibu Kota akan dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
Terkait hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menegaskan tidak ada kekhawatiran bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS untuk pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur. PNS harus siap ditempatkan di manapun oleh negara.
“Tidak ada kekhawatiran bagi ASN untuk berpindah ya, ASN dan aparatur negara apapun, terutama aparatur hukum, TNI/Polri, atau aparatur negara,” ujar Syafruddin di Kantor Wapres, Selasa (27/8/2019).
Syafruddin mengungkapkan, setiap PNS sudah melakukan kontrak dengan negara. Ada undang-undang yang mengatur bahwa setelah PNS melakukan kontrak harus siap ditempatkan di mana saja.
“Bahwa setelah dia kontrak dengan negaranya bahwa di manapun ditempatkan (PNS) akan siap. Ada undang-undangnya, ada aturannya, ada PP nya, Nomor 11 tahun 2017 yang mengatur tentang itu semua,” katanya.
Syafruddin pun menegaskan PNS akan ikut pindah apabila ibu kota sudah pindah ke Kalimantan Timur. Kemenpan-RB, kata Menteri, sudah memiliki data PNS yang akan pindah ke ibu kota baru. Di antaranya PNS yang bertugas di lembaga kementerian pusat.
“Yang akan pindah itu ASN yang bertugas di lembaga kementerian pusat, bukan yang di daerah, bukan yang tugas di DKI dan sebagainya. Kita sudah data, yang berada di kementerian lembaga dan badan itu yang di tingkat pusat itu jumlahnya 180 ribu ASN,” ungkapnya.
Syafruddin melanjutkan, dari 180 ribu PNS yang bertugas di lembaga kementerian pusat, 30%-nya tidak akan dipindah. Hal ini karena 30% PNS tersebut sudah akan memasuki masa pensiun.
“Paling tidak ada yang kena pensiun tahun ini, tahun depan, atau nanti 2021 atau sampai 2024. Jadi tentu, yang akan menduduki posisi-posisi yang baru itu tentu ASN ASN yang muda,” paparnya.
Sebelumnya, hampir semua pihak menantikan kepastian lokasi di mana ibu kota yang baru yang akan diputuskan pemerintah. Terutama bagi mereka para pelaku usaha. Setelah melalui berbagai pembahasan, Presiden Jokowi memutuskan ibu kota baru ada di sebagian wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.
Namun ternyata desas-desus lokasi ibu kota yang baru sudah mempengaruhi harga tanah di Kalimantan Timur (Kaltim). Provinsi yang terpilih.
Kenaikan harga tanah di provinsi itu bahkan mencapai double digit dari segi persentase. Meski begitu pemerintah pusat dan daerah mengaku mempunyai strategi agar membasmi para spekulan yang hendak mencari untuk dari rencana besar ini. (dtc)