BBM Langka, DPRD Batam Sebut Hubungan Pertamina dan Disperindag Kurang Harmonis

Batam, Kabarbatam.com – Kelangkaan BBM bersubsidi jenis premium yang melanda sebagian besar wilayah Kota Batam hingga saat ini belum dapat teratasi.

Kelangkaan BBM tersebut memantik reaksi DPRD Kota Batam. Dewan bahkan menyebut, hubungan Pertamina dengan Disperindag Kota Batam kurang harmonis.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, di sela coffee morning bersama wartawan, di Kantor DPRD Batam, Batam Centre, Rabu (27/1/2021).
Nuryanto mengatakan, Pertamina harus memberikan penjelasan, keterangan, klarifikasi dan transparansi apa persoalannya, sehingga masyarakat tidak menduga-duga apalagi sampai timbul fitnah.
“Apakah kuota BBM jenis Premium bagi masyarakat berkurang atau apakah memang ini pengurangan kuota. Hal itu terbukti banyaknya masyarakat Batam berbondong-bondong mengantre BBM disetiap SPBU.” ujarnya.
Informasi yang dihimpun, justru kuota BBM tidak berkurang tetapi di lapangan BBM jenis Premium terkesan menghilang. “Ini  perlu ada penjelasan dan keterangan dari pihak terkait.”
Selanjutnya, Pertamina harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini Disperindag. Masyarakat kota Batam memiliki Pemerintahan, sejauh mana koordinasi Pertamina dengan Pemerintah Kota dalam hal ini Disperindag dan ini harus dijelaskan oleh Pertamina.
“Kalau memang kuotanya tidak berkurang, terus kenapa BBM jenis Premium hilang dari pasaran,” ungkap Nuryanto atau kerap disapa Cak Nur.
Tak hanya itu, terkait pendistribusian BBM di Kota Batam, Nuryanto meminta Pertamina dapat berkordinasi dengan pihak Disperindag sehingga permasalahan ini dapat teratasi.
“Jadi nanti sama-sama dijelaskan dan diklarifikasi apa yang menjadi penyebab BBM Premium lenyap dari pasaran di Kota Batam,” jelasnya.
Menurut Nuryanto, hubungan antara Pertamina dan Disperindag diduga tidak harmonis ataupun tidak singkron. Sehingga dampak yang ditimbulkan kelangkaan BBM terjadi diberbagai wilayah Kota Batam.
“Saya melihat hubungan Pertamina dengan Disperindag seperti nya tidak harmonis. Persoalannya bukan masalah kuat ataupun tidak kuat tetapi masyarakat Kota Batam yang jadi korban.
Dalam hal ini, Artinya pemerintahkan ada pusat, provinsi dan Kota Batam ini harus dikoordinasikan. Tentu dalam hal ini supaya ada titik terang. Nanti saya instruksikan kepada komisi terkait untuk mengundang pihak-pihak terkait.
“Kalau dari pihak Pemko dan Pertamina tidak mau jumpa, terus bagaimana menyelesaikannya? Maunya kami wakil rakyat meminta diberikan penjelasan, keterangan dan kebenaran yang ada,” tambahnya.
“Semestinya, didalam situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini pasokan BBM lancar dan kuotanya tidak berkurang, ini justru malah hilang dari pasaran.”
“Maka kami meminta supaya Pertamina memberikan penjelasan, saya minta komisi terkait mengundang mereka untuk memberikan penjelasan. Jika saat diundang, pihak terkait hadir atau tidak hadir nanti kita evaluasi, artinya Pertamina bagian yang diberikan amanah untuk mendistribusikan BBM namun dilapangan ternyata tidak baik dan banyak kendala karena hal-hal teknis yang tidak bisa dijelaskan ke masyarakat, maka kita minta penjelasan yang boleh diinformasikan saja,” tegasnya.
Pertamina dan Pemerintah tidak boleh berseberangan dalam menyikapi hal ini.
“Kalau dalam pendistribusiannya bisa berkoordinasi dengan baik tentunya hal seperti ini tidak akan terjadi,” pungkasnya. (Atok)