Direktur Putin Kepri: Ex-Officio Sudah Efektif Membangun Batam, Jangan Dirusak

Tanjungpinang, Kabarbatam com – Munculnya sejumlah pernyataan soal jabatan Wali Kota Batam sebagai ex-officio BP Batam menurut Direktur Public Trust Institute (Putin) Perwakilan Kepulauan Riau Robby Patria tidak lagi efektif. Bahkan terkesan akan menimbulkan persoalan klasik seperti sebelum disatukan.

“Sejak digabung melalui PP No 62 tahun 2019, menjadikan Walikota Batam ex officio, kita bisa lihat Batam lebih pesat pembangunannya. Ibarat kapal, dua mesin mendorong kapal lebih laju. Dibanding satu mesin. Itulah kondisi Pemko dan BP Batam saat ini, ” kata Robby Patria, Jumat (6/10), di Tanjungpinang.

Menurut dia, pernyataan Nusron Wahid saat rapat dengan Menteri Investasi Bahlil dan BP Batam dihadiri Muhammad Rudi lebih kental nuansa politik dibandingkan mencari solusi atas kasus Rempang.

Saat ini, kata Robby, upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan Rempang mulai mendapat respon baik dari masyarakat. Terbukti beberapa kepala keluarga sudah pindah ke hunian sementara.

“Apalagi pemerintah dan warga beberapa kali duduk untuk mencari win win solution terbaik. Tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan pikiran yang arif dan bijaksana, ” kata Robby.

Dia menyebutkan, BP Batam dan Pemko Batam sudah seirama dalam rentak pembangunan. Terbukti saat ini pembangunan insfrastruktur sedang masif dan capaian investasi juga meningkat. Dari aspek Penanaman Modal Asing (PMA), investasi asing di Kota Batam mendapat sinyal positif sepanjang tahun 2022.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, investasi asing di Kota Batam naik 48,5 persen atau sebesar USD746,85 juta dengan jumlah 1.738 proyek.

Angka ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 silam yang tercatat hanya sebesar USD 504,17 juta.

Sementara, nilai PMA di Kota Batam juga mengalami peningkatan sepanjang Semester I (Januari-Juni) 2023. Dan terbukti pertumbuhan ekonomi Batam tahun 2022 menurut BPS di angka 6,8 persen jauh di angka pertumbuhan ekonomi nasional dan Kepulauan Riau.

“Angka angka inikan tidak berbohong sesuai dengan fakta di lapangan. Dari sudut pandang ekonomi penggabungan (Walikota ex-officio) itu sangat baik. Jangan kita rusak kembali statusnya akibat kepentingan politik sesaat,” kata akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji itu. (***)