DPRD Kota Batam Gelar Rapat Koordinasi dengan Pemko Bahas Anggaran Penanganan Corona

Batam, Kabarbatam.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam menggelar rapat Koordinasi (rakor) DPRD dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Kamis (2/4/2020). Rapat koordinasi ini membahas tentang Strategi dan Kebutuhan Anggaran Percepatan Penanganan Coronavirus 2019 atau Covid 19.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, tersebut berlangsung sekira pukul 11.50 WIB ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.
Agenda rapat koordinasi ini, DPRD mengundang Pimpinan DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam, Sekertaris Daerah Kota Batam, Ketua Alat Kelengkapan DPRD, Ketua Fraksi-Fraksi DPRD, Kepala BPKAD Kota Batam, Kepala BPPRD Kota Batam.
Para kepala dinas, seperti Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Kadisperindag Kota Batam, Kadis Binas marga dan SDA Kota Batam juga diundang dalam rakor ini, termasuk Direktur RSUD Embung Fatimah.
Pimpinan rapat koordinasi, yakni Nuryanto membacakan surat Wali Kota Batam, Muhammad Rudi perihal rapat koordinasi penanganan corona virus. Dalam surat tersebut, Wali kota Batam baru akan menghitung ulang anggarannya.
“Suratnya baru datang. Sementara yang kita butuhkan hitung-hitungannya. Dalam penanganan ini perencanaan seperti apa dan berapa anggarannya? Apakah bisa dipahami,” ungkap Nuryanto.
Anggota DPRD Batam dari Fraksi PAN, Safari Ramadhan, mengatakan bahwa DPRD harus memberikan limit waktu kepada Pemko Batam terkait penanganan covid-19. Sehingga anggaran bisa dilanjutkan pembahasannya.
“Kami ingin mengetahui alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk penanganannya. Selain itu, beberapa hari lagi Batam menetapkan karantina wilayah. Tentu akan ada anggarannya. Ini yang masih belum ada gambarannya,” kata Safari.
Mulia Rindo Purba, dari Fraksi Gerindra, mengatakan, semua Anggota DPRD Batam sudah keluar rumah mengambil risiko besar sehingga Kepala Dinas harus bisa menjelaskan. “Saya minta mereka memaparkan dulu dari sisi anggaran. Apa kesiapan kita. Saya pikir rapat ini kita kembangkan saja ketua. Masyarakat sekarang lagi didata,” kata Mulia.
Sementara itu, Putra Yustisi Respaty, dari Fraksi PDI Perjuangan, menilai bahwa belum ada kesiapan data dari Pemko, tapi beberapa OPD hadir. “Kita berikan waktu untuk menjelaskan,” katanya.
Siti Nurlailah dari Fraksi PKS menambahgkan bahwa biasanya 5 hari data baru selesai. Pihaknya berharap agar bisa dipercepat dari 5 hari. “Sekarang ada OPD kita minta penjelasannya,” kata Siti. Nuryanto meminta setiap OPD meminta informasi terkait penanganan Covid-19. (wan)