DPRD Lingga Sahkan Laporan APBD 2024: Realisasi Nyaris 100 Persen, Kinerja BUMD Jadi Sorotan

Lingga, Kabarbatam.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting yang menjadi tonggak transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni permintaan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Rapat tersebut dilaksanakan pada Selasa, 7 Juli 2025, di ruang sidang utama DPRD Lingga.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Maya Sari, S.Sos., M.IP, dan turut didampingi oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Agenda ini merupakan bagian akhir dari siklus penganggaran tahunan daerah dan menjadi momen strategis untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam satu tahun anggaran.

Serangkaian Tahapan Pembahasan Telah Dilalui

Dalam laporannya, Gabungan Komisi melalui Panitia Khusus menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda ini telah melalui sejumlah tahapan penting. Mulai dari penelaahan dokumen Ranperda, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hingga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Pembahasan juga dilakukan melalui rapat kerja bersama perangkat daerah, studi komparatif sebagai pembanding praktik tata kelola keuangan di daerah lain, konsultasi dengan tenaga ahli, serta diskusi internal intensif hingga penyusunan laporan akhir.

Menurut Ketua DPRD Lingga, Maya Sari, proses ini menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara profesional dan terukur. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat,” ujarnya dalam rapat tersebut.

WTP dari BPK, tapi Masih Ada Catatan

Salah satu poin penting yang mengemuka dalam rapat ini adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lingga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan pencapaian yang patut diapresiasi, karena mencerminkan adanya tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip transparansi.

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Lingga saat pembahasan dan pengesahan Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, Selasa (7/7/2025)

Namun demikian, laporan BPK masih mencatat adanya 15 temuan yang perlu ditindaklanjuti. Temuan ini mencakup berbagai aspek, seperti penganggaran, pelaksanaan belanja, pengelolaan pendapatan, dan penataan aset tetap yang belum tertib. Beberapa temuan bahkan merupakan pengulangan dari tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan perlunya perbaikan sistemik dan penguatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

“Kami menyayangkan masih adanya temuan berulang. Ini menjadi catatan penting agar ke depan ada langkah konkret untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara lebih serius,” ujar salah satu anggota Panitia Khusus saat membacakan laporan gabungan.

Capaian Kinerja APBD yang Positif

Meski demikian, secara umum pelaksanaan APBD 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi pendapatan daerah tercatat sebesar 97,04%, sementara realisasi belanja daerah mencapai 96,12%. Capaian ini menggambarkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran berjalan cukup efektif.

Angka realisasi yang tinggi juga menjadi indikator bahwa pemerintah daerah mampu menyeimbangkan antara penerimaan dan pengeluaran, sehingga fungsi fiskal dari APBD dapat berjalan optimal.

Namun, beberapa pihak tetap mengingatkan agar kualitas belanja publik terus ditingkatkan. Tidak cukup hanya mengejar angka realisasi tinggi, namun belanja daerah juga harus memberikan output dan outcome yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Kinerja BUMD

Isu lain yang tak luput dari perhatian adalah kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam laporan Panitia Khusus disebutkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Lingga masih menunjukkan performa positif. Perusahaan daerah ini dinilai mampu menjalankan operasionalnya dengan baik dan memberikan layanan yang relatif stabil kepada masyarakat.

Wakil Bupati Lingga, Novrizal saat mengikuti rapat paripurna di DPRD Lingga

Berbeda halnya dengan PT Selingsing Mandiri, BUMD lainnya yang hingga saat ini belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD merekomendasikan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan ini, termasuk kemungkinan penataan ulang manajemen, audit kinerja, atau bahkan opsi restrukturisasi.

“Kita butuh BUMD yang sehat dan bisa menjadi motor ekonomi daerah. Kalau tidak memberikan manfaat, tentu perlu kita tinjau ulang keberadaannya,” tegas salah satu anggota DPRD dalam sidang tersebut.

Komitmen terhadap Akuntabilitas dan Reformasi Tata Kelola

Rapat paripurna ini menjadi wujud nyata dari fungsi DPRD dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penetapan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bukan hanya formalitas administratif, melainkan bagian dari sistem pengawasan yang menyeluruh dan strategis.

Dengan disetujuinya Ranperda ini menjadi Perda, DPRD berharap agar seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di masa mendatang. Pemerintah daerah didorong untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan DPRD secara konkret serta memperkuat sistem pengawasan internal yang ada.

Sebagai penutup rapat, Ketua DPRD Maya Sari menegaskan, “Kami berharap ke depan tidak hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga mampu memperbaiki catatan-catatan temuan yang ada. Ini demi pelayanan publik yang lebih baik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.”