Connect with us

Batam

Gelar RDP Marathon, Komisi II DPRD Kota Batam Bahas Ranperda APBD 2026 dengan OPD Penghasil

Published

on

Img 20251027 wa0385
Komisi II DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) marathon bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10/2025), di ruang rapat Komisi II DPRD Batam.

Batam, Kabarbatam.com – Komisi II DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) marathon bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (27/10/2025), di ruang rapat Komisi II DPRD Batam.

Img 20251027 wa0388

Rangkaian RDP yang berlangsung sejak pagi itu diawali dengan menghadirkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) beserta jajaran pejabatnya. Setelah itu, giliran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) yang hadir memberikan paparan. Rapat kemudian dilanjutkan bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Img 20251027 wa0387

Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan ditutup dengan RDP bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Kesehatan serta Kepala Puskesmas se-Kota Batam.

Img 20251027 wa0386

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, dan diikuti oleh seluruh anggota Komisi II. Dalam keterangannya, Yunus menyampaikan bahwa salah satu fokus pembahasan dalam RDP kali ini adalah mengenai target pendapatan daerah pada tahun 2026.

Img 20251027 wa0389

“Dengan adanya kenaikan usulan RAPBD Tahun Anggaran 2026, otomatis sektor pendapatan juga mengalami penyesuaian target. Kami ingin melihat kondisi terkini pencapaian pendapatan, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah di OPD-OPD penghasil, serta membahas strategi dan target pencapaian untuk tahun depan,” ujar Yunus.

Ia menambahkan, dengan meningkatnya target pendapatan dalam RAPBD 2026, Komisi II menekankan pentingnya intensifikasi pendapatan pada OPD penghasil, sekaligus upaya untuk menekan potensi kebocoran yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan daerah. (*)

Advertisement

Trending