Gubernur Ansar Bahas Inflasi, Stunting, sampai PPDB di Rakor Forkopimda Kepri

Tanjungpinag, Kabarbatam.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali menggelar Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Selasa (25/06).

Rakor yang rutin digelar setiap tiga bulan sekali ini sangat penting diadakan guna membahas isu-isu aktual yang sedang terjadi di Provinsi Kepri dan sebagai wadah bertukar pikiran bagi pemimpin-pemimpin di Kepri.

Mengangkat Tema “Ekonomi Kepri tumbuh, inflasi terkendali dan daya beli masyarakat semakin meningkat”, rakor kali ini membahas inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kepri, stunting, dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad mengawali rakor dengan mengucapkan apresiasi untuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kepri yang telah begitu baik mengendalikan inflasi di Kepri pada tahun 2023.

Kerja keras TPID mengendalikan inflasi di Kepri berbuah penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo sebagai TPID berkinerja terbaik di Sumatera.

“Penghargaan tersebut adalah apresiasi yang luar biasa untuk kita, karena mengendalikan inflasi bukan lah hal yang mudah, sehingga butuh kekompakan dan sinergi yang baik,” kata Gubernur Ansar.

Gubernur Ansar lalu menekankan jika pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai apabila inflasi masih tinggi karena daya beli masyarakat otomatis menurun akibat inflasi.

Karena itu, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kepri untuk terus bersama-sama bekerja keras mengendalikan inflasi.

“Mana-mana objek inflasi yang berpotensi meningkat kita harus segera mengambil langkah intervensi dan preventifnya agar harganya tetap terjaga,” kata Gubernur Ansar.

Pada tahun 2023, data BPS menunjukkan inflasi di Kepri turun sebesar 3,07 persen poin dari tahun 2022. Sementara data inflasi di bulan Mei 2024, inflasi di Kepri secara Year on Year adalah sebesar 3,67 persen. Artinya TPID harus bekerja lebih optimal untuk mengendalikan inflasi di tahun 2024.

Terkait dengan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri melaporkan pada bulan Mei dan Bulan Juni sudah melaksanakan tahapan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di 7 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau.

Adapun intervensi stunting yang berjalan di bulan Juni sudah mencapai sebesar 91,40 persen balita yang tertimbang dan terukur untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga menjadi yang tertinggi untuk tahapan intervensi stunting dengan capaian 99,91 persen, sementara Kabupaten Karimun menjadi yang terendah dengan capaian 81,08 persen.

Gubernur Ansar berpesan bagi wilayah atau daerah yang sudah selesai melaksanakan kegiatan intervensi serentak, di arahkan untuk melakukan pemantauan dan monitoring ulang kembali terhadap balita yang bermasalah gizi atau stunting.

Menyinggung soal PPDB, Gubernur Ansar meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk tegas dalam PPDB sesuai regulasi dan zonasi sekolah. Ia menekankan tidak ada praktik titipan dalam PPDB di Kepri.

“Jangan ada yang main mata, semuanya harus mengikuti regulasi dan zonasi yang sesuai untuk sekolahnya, tidak ada yang titip menitip untuk PPDB,” tegas Gubernur Ansar. (Jlu)