Ekonomi
Gubernur Ansar Pimpin Rapat Persiapan Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Kepri
Dompak, Kabarbatam.com – Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad memimpin langsung Rapat Koordinasi Persiapan Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tingkat Provinsi Kepulauan Riau, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Kepri, Dompak, pada Rabu (16/7/2025).
Rapat ini merupakan bagian dari persiapan nasional menjelang peluncuran 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara serentak di seluruh Indonesia yang akan dilakukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 mendatang.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Ansar didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri Riki Rionaldi dan perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kepri Edison, serta dihadiri unsur kementerian koordinator bidang pangan dan kelautan melalui sambungan virtual.
Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai salah satu lokasi percontohan nasional dengan penunjukan Desa Kuala Sempang, Kabupaten Bintan sebagai titik mockup (percontohan) KDMP. Gubernur Ansar dijadwalkan akan mengikuti secara langsung peluncuran dari lokasi tersebut, sekaligus meninjau persiapan lapangan beberapa hari sebelum pelaksanaan.

“Kita harus siapkan mockup ini sebaik-baiknya sebagai wajah KDMP Kepri di tingkat nasional,” ujar Gubernur Ansar singkat.
Ia juga menambahkan bahwa pembentukan dan penguatan KDMP merupakan langkah besar dalam membangun kembali kemandirian ekonomi desa. Menurutnya, koperasi adalah jati diri perekonomian bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Untuk itu, Pemprov Kepri akan terus mendorong agar seluruh KDMP yang terbentuk benar-benar mampu berdaya dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur Ansar.
Dalam sesi rapat tersebut, Asisten Deputi Kemenko Pangan Bidang Kelautan dan Ruang Laut, Muh. Rasman Manafi, menyampaikan apresiasi atas perhatian besar Pemprov Kepri terhadap pelaksanaan KDMP. Ia menekankan pentingnya kehadiran Gubernur di titik peluncuran mockup, serta perlunya koordinasi erat antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan BUMN sebagai mitra pendukung program.

“Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan luar biasa dari Pemerintah Provinsi Kepri. Kolaborasi yang solid akan menjadi kunci sukses program nasional ini,” ujar Rasman.
Senada dengan itu, Yogi Yanuar, Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap di Kemenko Pangan, mengingatkan bahwa keberadaan mockup tidak boleh berhenti sebagai simbol semata. “Mockup ini harus menjadi percontohan nyata bagaimana koperasi bisa berjalan secara produktif. Karena itu, peran serta BUMN sangat diharapkan,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Kepri menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 407 KDMP di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan arahan dari Pemprov Kepri, dan berharap koperasi-koperasi tersebut dapat segera berbadan hukum agar lebih berdaya dan memiliki kekuatan legal.

“Kami siap membantu proses pendaftaran merek, paten, dan legalitas lainnya jika ada produk atau usaha masyarakat desa yang ingin dilindungi dan dikembangkan,” ujar Edison.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk mensukseskan peluncuran KDMP sebagai bagian dari upaya membangun sistem ekonomi desa yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan. (Jlu)
-
Natuna2 hari agoPemkab Natuna Perketat Pengawasan Dana Desa, Dua Kades Diberhentikan Sementara
-
Batam23 jam agoKebakaran Hebat Landa Pusat Kuliner Mega Legenda, Warga Panik dan Berhamburan
-
Headline2 hari agoWarga Batam Kini Bisa Terbang Langsung ke Kuala Lumpur, Harga Mulai Rp899 Ribuan
-
Batam3 hari agoAmat Tantoso: Media Harus Jeli Membaca Peluang di Tengah Gejolak Global
-
Bintan2 hari agoDua Pekerja Terseret Arus di Perairan Pulau Poto Bintan: Satu Orang Meninggal, Satu Lainnya Dalam Pencarian
-
Batam1 hari agoOmbudsman Kepri Minta Pemerintah Ungkap Aktor Penyelundupan 1.897 Ton Beras Ilegal di Karimun
-
BP Batam22 jam agoBatam Melesat, Realisasi Investasi Tembus Rp69,30 Triliun
-
Batam11 jam agoBEM FISIP UMRAH Desak Pemerintah Tegas Awasi Tambang Ilegal di Karimun



